Waspada! Demo Mahasiswa Bisa Jadi Klaster Baru Covid-19, Dinkes Kota Bandung Akan Tes Cepat Pedemo

Editor: Machmud Mubarok
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jabar menolak pengesahan UU Cipta Kerja dan mengkritisi satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Selasa (20/10/2020).

Menurut Rizal selama satu tahun masa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf pun, banyak janji kampanye yang belum juga ditepati. BEM Kema Unpad pun kembali mengingatkan agar janji-janji tersebut segera ditepati.

"Apalagi hari ini adalah peringatan satu tahunnya Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ini menandakan satu tahun yang penuh derita bagi rakyat, saat masa kampanye hanya menjadi janji. Aksi ini bukan jalan satu-satunya, suara yang kita lantangkan di media dan forum diskusi tak digubris," tuturnya.

Pihaknya pun menyesalkan DPR dan Pemerintah RI yang tidak fokus dalam menghadapi pandemi Covid-19. Seharusnya, katanya, pemerintah tidak memaksa masyarakat berkerumun berunjuk rasa yang menentang kebijakan-kebijakan tidak pro rakyat.

Dalam aksi tersebut, aparat kepolisian dan TNI bersiaga di sekitar Gedung DPRD Jabar dan Gedung Sate. Arus lalu lintas pun terpantau ramai dan tanpa pengalihan arus lalu lintas atau penutupan jalur. 

Ratusan mahasiswa juga berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa (20/10). Mereka mengkritisi kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin yang telah berjalan selama setahun tetapi dinilai belum membuat perubahan bangsa secara signifikan ke arah yang lebih baik.

Para mahasiswa tersebut mengenakan jas almamater masing-masing kampusnya, dari mulai Universitas Padjadjaran, Telkom University, sampai Universitas Islam Bandung. Sempat diguyur hujan, mereka tetap berorasi di depan pagar Kantor DPRD Jabar.

Mereka pun mengkritisi pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat dan buruh secara lebih luas dalam membahas UU Cipta Kerja. Karenanya, mereka menentang pengesahan omnibus law tersebut.

Dalam aksinya, mereka mendesak supaya bisa bertemu dengan perwakilan anggota dewan demi menyampaikan aspirasinya. Aparat kepolisian dan TNI terlihat berjaga di lokasi unjuk rasa.

Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabinet Eksplorasi Makna (Kema) Universitas Padjadjaran (Unpad) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, (20/10).

Dalam aksi yang berlangsung selama sekitar sejam tersebut, mereka mendesak agar Omnibus Law UU Cipta Kerja dicabut. Mereka pun mengkritik satu tahun jalannya Pemerintahan RI di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"BEM Kema Unpad dan teman-teman mahasiswa Unpad tujuannya melanjutkan api perjuangan soal penolakan Omnibus Law yang sudah bergejolak sejak awal tahun yang tak digubris pemerintah," ujar koordinator lapangan aksi tersebut, Rizal Ilham Pratama, Selasa (20/10).

Menurut Rizal selama satu tahun masa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf pun, banyak janji kampanye yang belum juga ditepati. BEM Kema Unpad pun kembali mengingatkan agar janji-janji tersebut segera ditepati.

"Apalagi hari ini adalah peringatan satu tahunnya Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ini menandakan satu tahun yang penuh derita bagi rakyat, saat masa kampanye hanya menjadi janji. Aksi ini bukan jalan satu-satunya, suara yang kita lantangkan di media dan forum diskusi tak digubris," tuturnya.

Pihaknya pun menyesalkan DPR dan Pemerintah RI yang tidak fokus dalam menghadapi pandemi Covid-19. Seharusnya, katanya, pemerintah tidak memaksa masyarakat berkerumun berunjuk rasa yang menentang kebijakan-kebijakan tidak pro rakyat.

Dalam aksi tersebut, aparat kepolisian dan TNI bersiaga di sekitar Gedung DPRD Jabar dan Gedung Sate. Arus lalu lintas pun terpantau ramai dan tanpa pengalihan arus lalu lintas atau penutupan jalur. (Sam)

Berita Terkini