Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Emisi Karbon Dengan Konversi Motor Listrik

Selain itu, Hardy Motor mendukung pemerintah khususnya terkait dengan transisi energi dan energi bersih serta sudah menjalin kerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Kita mensupport pemerintah dalam bentuk konversi motor BBM ke motor listrik. Kita juga kerja sama dengan Kementerian ESDM untuk menjaga agar lingkungan agar menjadi lebih bersih,” jelasnya.

Hardy Motor, lanjut Joshua, sering ikut serta dalam kegiatan yang digelar pemerintah dan Kementerian-kementerian dengan tujuan untuk mempromosikan konversi motor dan kendaraan yang ramah lingkungan.

Hardy Motor juga sudah menjalin kerjasama dengan ESDM Jawa Barat yaitu dengan memberikan pelayanan untuk mengkonversi motor-motor khususnya milik para pegawai dinas menjadi motor listrik.

“Saat ini, di kantor-kantor Pemda termasuk di ESDM sedang menggencarkan gerakan zero emission zone. Kerja sama kita seperti apa? Kita mencoba menangani motor-motor mereka untuk dikonversi menjadi motor listrik,” jelasnya.

Melalui kerja sama tersebut, lanjut Joshua, pihaknya bisa mengembangkan bisnis dan mempromosikan Hardy Motor serta konversi motor listrik.

“Bagi pemerintah menurut saya mereka juga mendapatkan keuntungan berupa pengurangan biaya operasional terutama biaya perawatan motor. Ini juga mendukung gerakan zero emission zone, udara juga bakal lebih bersih dan lingkungan lebih sehat,” ungkap Joshua.

Di tempat yang sama, Erik Somantri, Marketing Hardy Motor berharap kepada pemerintah untuk terus bersinergi dengan baik dan dapat memberikan bantuan terutama terkait konversi motor listrik.

“Kemudian dari sisi konversi listrik kendaraan, diharapkan bisa lebih banyak lagi. Karena dari pemerintah provinsi juga sudah ada aturan di beberapa titik itu harus zero emission. Kita dengan senang hati menerima lebih banyak tawaran,” ungkap Erik.

Terakhir, Erik mengatakan bahwa Hardy Motor mengajak semua pihak mulai dari masyarakat, pemerintah, pihak swasta hingga insan media untuk membangun Indonesia yang lebih bersih karena bakal kita nikmati sendiri dan generasi selanjutnya.

Berbicara soal kendaraan listrik dan upaya mendukung terwujudnya NZE, pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai macam insentif termasuk penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), bea masuk 0 persen dan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik.

“Regulasi ini dirancang untuk mendorong investasi dan akselerasi transisi menuju energi bersih. Sejalan dengan komitmen itu, Kemenperin dengan mengusung multiple pathway approach yang merupakan strategi kami untuk mencapai target tersebut,” jelas Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza dalam diskusi panel Bloomberg Technoz Ecofest 2024 di Jakarta, Kamis (28/11/2024)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengeluarkan Permenperin Nomor 36 tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor Roda 4 Emisi Karbon Rendah, yang memberikan insentif pengurangan pajak barang mewah pada setiap teknologi kendaraan dengan emisi karbon rendah. 

Pendekatan tersebut tentunya mempertimbangkan keunggulan dan kekurangan dari setiap teknologi yang ada.

Pada regulatory framework, ada persyaratan penggunaan komponen lokal produksi Indonesia atau nilai minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).