Komisioner KPU Kuningan Tarancam Diberhentikan, Ada Apa? Sempat Digeruduk Mahasiswa Muhammadiyah

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM,KUNINGAN - Muncul ragam permalasahan yang melibatkan petugas KPU Kuningan, tentu menjadi ancaman pemberhentian paksa terhadap lima komisioner penyelenggaraan Pilkada Kuningan 2024.

"Terlebih dengan kegiatan para mahasiswa di Kuningan yang sudah tidak percaya terhadap kinerja KPU. Sehingga sehari setelah agenda debat Paslon Pilkada, kantor KPU Kuningan di demo," kata Burhanuddin, tokoh pemuda sosial lingkungan Kuningan, Selasa (5/11/2024).

Memperhatikan kinerja KPU Kuningan dalam menghadapi Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), tentu banyak penilaian kurang baik.

Baca juga: Detik-detik Napi di Lapas Kelas IIB Indramayu Digeledah Petugas hingga Dites Urine, Begini Hasilnya

"Kinerja KPU Kuningan kurang baik, ini pasti masuk dalam catatan yang bisa mempertimbangkan KPU satu tingkat di Kuningan, melakukan pemecatan atau pemberhentian paksa," kata dia lagi.

Penilaian kurang baik terjadi itu bermunculan, saat petugas KPU Kuningan melakukan rekrutmen petugas Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK).

"Coba kita ingat ulang, waktu rekrutmen PPK itu sebagai pemantik hingga ada beberapa mahasiswa yang melakukan demo. Tidak hanya itu, kekecewaan terhadap KPU itu dibuktikan dengan menyebarluas Baligo KPU berkepala tikus," katanya.

Baca juga: 3 Kota di Jabar Diterjang Banjir dan Longsor, Rp125 Miliar Digelontorkan untuk Penanganan Banjir

Ketika terjadi aksi lalu, kata dia mengungkap bahwa dalam pelaksanaan rekrutmen tidak terbuka hingga terjadi  tebang pilih, dan muncul kubu seolah anak buah komisioner di masing - masing divisi penyelengara.

"Saya masih ingat dengan pelaksanaan rekrutmen PPK. Itu ada aktivis berlabel OKP tertentu tidak lolos dalam mengikuti rekrutmen, padahal saat mengikuti perekrutan itu banyak dan tidak ada satu pun yang masuk," katanya.

Perkara terbaru terjadi di tahapan pelaksanaan Pilkada Kuningan, ini terbukti dengan penyediaan dan pelayanan agenda debat.

Baca juga: Ini Alasan Cabup Indramayu Nina Agustina Resmi Buat Laporan Bawaslu Soal Gangguan Kampanye di Sukra

"Jadi, agenda debat Paslon Pilkada kemarin, itu banyak tidak sesuai pelayanan. Pengalamannya begini, saya kan tidak bisa hadir langsung dan hanya nonton streaming, itu perjalanan visualisasinya tidak sistematis," katanya.

Terpisah, Ketua KPU Kuningan Asep Budi Hartono mengungkap bahwa semua petugas Penyelengara Pilkada Kuningan lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk sempat terjadi muncul kubu amih - apih di tubuh KPU Kuningan.

"Muncul kubu terjadi ketika rekrutmen sudah itu sudah beres. Dan sekarang kita lebih fokus menghadapi pelaksanaan Pilkada beberapa hari lagi," kata Abuhar sapaan akrab Ketua KPU Kuningan.

Menyoal pihak ketiga atau perusahaan senior salah seorang petugas KPU yang terlibat dalam kegiatan debat Paslon Pilkada Kuningan, pun itu dilakukan sesuai prosedur dan telah berdasarkan aturan.

Baca juga: Ini Tanggapan Bawaslu Indramayu Soal Laporan Nina Agustina Terkait Gangguan Kampanye di Sukra

"Disebut senior sebagai pihak ketiga dalam kegiatan debat Paslon Pilkada Kuningan. PIC (Persion In Charge) Pak Aof, silakan bertanya langsung ke bersangkutan. Setahu saya, semua sudah sesuai mekanisme," katanya.

Sekedar informasi, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan di sambangi puluhan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Senin (3/11/2024).

Terpantau dalam aksi tadi, massa mengajukan tuntutan serius agar para komisioner KPU Kuningan segera mengundurkan diri.

"Kami ingin Komisioner mundur dari jabatan sekarang, dengan alasan krisis integritas, moral, dan etika yang dinilai memengaruhi kredibilitas lembaga tersebut," kata Renis Amrullah yang juga Ketua IMM Kuningan.

Baca juga: 3 Kota di Jabar Diterjang Banjir dan Longsor, Rp125 Miliar Digelontorkan untuk Penanganan Banjir

Dalam aksi yang digelar di halaman kantor KPU ini, IMM menyoroti sejumlah persoalan terkait etika dan integritas yang dianggap telah hilang dari tubuh KPU Kuningan.

"Kami dari IMM menegaskan bahwa hilangnya integritas KPU berpotensi merusak kepercayaan publik dan menurunkan partisipasi pemilih di Pilkada mendatang," ujarnya.

Selain itu, IMM menilai bahwa krisis moral di tubuh KPU Kuningan sangat serius dan berdampak langsung pada proses demokrasi di Kabupaten Kuningan.

"Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah kurangnya transparansi dalam proses seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang bahkan memicu tindakan tidak etis, termasuk dugaan pelecehan seksual yang dianggap melanggar norma dan etika.

Baca juga: Detik-detik Napi di Lapas Kelas IIB Indramayu Digeledah Petugas hingga Dites Urine, Begini Hasilnya

“Kami melihat adanya krisis etika yang menyebabkan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oknum PPK Ini adalah isu serius yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Hal ini akan menghancurkan kredibilitas demokrasi kita di Kuningan,” katanya.

Renis mengungkap IMM juga mengingatkan bahwa rendahnya integritas dan moral di KPU dapat memicu konflik sosial di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa dirugikan oleh kurangnya transparansi dalam proses pemilihan.

“Jika pemilihan umum tidak transparan dan tidak dijalankan dengan integritas yang tinggi, ini akan menimbulkan ketidakpuasan publik dan bahkan bisa memicu konflik di masyarakat,” katanya.

Baca juga: 3.318 Pengawas TPS di Kabupaten Cirebon Resmi Dilantik, Garda Terdepan Demi Pilkada 2024 yang Bersih

Mahasiswa IMM menuntut agar para komisioner KPU Kuningan segera mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral demi menjaga kredibilitas lembaga dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Menurut IMM, jika krisis ini diabaikan, dikhawatirkan akan membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan yang lebih besar.

“Kami minta para komisioner untuk mengambil tanggung jawab dan mundur dari jabatannya,” katanya.

Baca juga: Mengintip Puluhan Anak Jalanan Menebar Benih Harapan di Desa Tandus Cirebon, Begini Kegiatannya

Sementara, Ketua KPU Kuningan, Asep Budi Hartono yang hadir menemui massa aksi menjawab, bahwa dugaan kasus yang menimpa oknum PPK ini sudah dilakukan proses hukum sesuai aturan.

Namun saat diminta menandatangani tuntutan para mahasiswa ini, Ketua KPU Kuningan tidak berkenan.

Hal ini menimbulkan suasana aksi semakin memanas bahkan para mahasiswa sempat mengguncang pagar agar bisa masuk ke halaman kantor.

Akhirnya usai negosiasi dengan aparat keamanan, para mahasiswa ini meninggalkan lokasi aksi dengan tertib. Mereka berjanji akan datang kembali dengan tuntutan yang sama dan dengan jumlah massa yang lebih banyak pada empat hari kedepan.