Open Bidding Sekda Kuningan, Heboh Muncul Isu Kubu IPDN dan Non-IPDN

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai 

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Masa pendaftaran open bidding jabatan Sekda Kuningan, menimbulkan kehebohan hingga gerakan kubu tertentu bermunculan.

Seperti dalam pesan di jumlah sosial media menuliskan IPDN (Institut Pendidikan Dalam Negeri) dan bukan IPDN. 

Hal tersebut menjadi perhatian lapisan masyarakat di Kuningan.

Terlebih dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada Kuningan 2024. 

"Sejak awal kami menilai pelaksanaan open bidding kental muatan politik. Nah, sekarang bisa dirasakan dan melihat langsung bagaimana reaksi kalangan pejabat teras di Kuningan," kata aktivis pemuda Kuningan, Burhanudin yang juga mantan Pengurus HMI Kuningan saat berbincang dengan Tribun, Jum'at (11/10/2024). 

Dia mengatakan, pelaksanaan open bidding tentu menjadi tanggungjawab kepala daerah.

Sehingga hal ini perlu perhatian serius dan persoalan besar kecil muncul permalasahan itu jelas sangat berdampak pada pelayanan dan kepercayaan masyarakat. 

"Ya, kami katakan. Pak Pj Bupati bisa melakukan aksi tepat dalam menciptakan kondusivitas lingkungan. Jadi, tolong ini pemerintah sebagai pelayan jangan membuat gaduh dong," katanya. 

Berita sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia Kuningan mengeluarkan pengumuman dengan nomor 820 / 01/ seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah Kuningan 2024.

Ketentuan isi surat tersebut terkemuka dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tingg Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan secara terbuka sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Urdang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan diganti oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, tentang Aparatur Spil Negara dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dari kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Kabar mengenai open bidding pejabat di Pemkab Kuningan menarik perhatian publik.

Mengenai hal ini Pj Bupati Kuningan H Iip Hidajat memberikan penjelasan.

Ia mengungkapkan ada alasan penting dan krusial mengenai open bidding pejabat, termasuk di posisi Sekda.

Karenanya ia tetap akan segera melakukan open bidding dalam memenuhi kebutuhan struktural pemerintah Kabupaten Kuningan.

"Ada 50 kekosongan jabatan di pemerintahan Kuningan," katanya kepada Tribuncirebon.com, Jumat (4/10/2024).

Dari lima puluh kekosongan jabatan tersebut, ada yang menjadi prioritas Iip Hidajat.

"Saya memprioritaskan (posisi) Sekda dahulu, Kang," kata Iip.

Alasan pelaksanaan open bidding, kata Iip Hidajat, ini untuk menyelematkan Kuningan.

Sebab, komposisi Pj Sekda Kuningan setiap tiga bulan sekali itu harus dievaluasi.

Dan kegiatan evaluasi Pj Sekda Kuningan yang kedua itu jatuh pada tanggal 9 Februari 2025. 

"Jadi begini Kang, kan, jabatan Pj Sekda setiap 3 bulan sekali itu harus dievaluasi."

"Nah, tahap evaluasi kedua itu jatuh pada tanggal 9 Februari 2025 dan pada tanggal 10 Februari itu agenda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih."

"Jadi, saya gunakan kewenangan untuk menyelematkan Kuningan," kata Iip kepada Tribun. 

Kemudian, Iip mengaku rencana pelaksanaan open bidding ini berdasar juga setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. 

"Sebagai Pj Bupati saya itu punya kewenangan."

"Nah, untuk kewenangan open bidding ini setelah sebelumnya komunikasi dengan Dirjen Menteri Dalam Negeri dan ini diketahui para kepala SKPD," katanya. 

Baca juga: BKPSDM Kuningan Umumkan Seleksi Terbuka atau Open Bidding Sekda, Berikut Persyaratannya