Fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon Sampaikan Pemandangan Umum Terhadap Raperda APBD 2024
Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon menyampaikan pemandangan umum di Raperda APBD 2024 Kota Cirebon.
Penulis: Eki Yulianto | Editor: Mutiara Suci Erlanti
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto
TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon menyampaikan pemandangan umum di rapat peraturan daerah (raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 Kota Cirebon.
Raperda digelar di Griya Sawala Gedung DPRD pada Senin (30/10/2023).
Dalam pelaksanaannya, Ketua DPRD Kota Cirebon sekaligus memimpin jalannya rapat, Ruri Tri Lesmana pun memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum.
Hal itu setelah pada 23 Oktober 2023 lalu, Wakil Wali Kota Cirebon, Eti Herawati telah menyampaikan usulan nota keuangan rancangan APBD tahun 2024.
“Rapat paripurna kali ini fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon menyampaikan pemandangan umum, kemudian dilanjutkan tanggapan dan jawaban dari Walikota Cirebon,” ujar Ruri melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Selasa (31/10/2023).
Adapun urgensi pembahasan raperda tentang APBD tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
“Itulah urgensi pembahasan raperda APBD tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna kali ini,” ucapnya.

Ketua Fraksi Partai Gerindra, Fitrah Malik menyatakan setuju dengan memberikan beberapa catatan atas raperda APBD tahun 2024.
Ia juga meminta kepada pemerintah dapat memastikan ketersediaan anggaran untuk tiga program yang masih belum optimal.
Ketiga program tersebut adalah anggaran BPJS yang harus dipastikan ketersediaannya hingga Desember.
Kedua, mengenai program aspirasi masyarakat yang disampaikan DPRD Kota Cirebon, sebab sejak disahkan hingga saat ini pada bulan Oktober belum seluruhnya terealisasi.
“Selain itu, program rumah ambruk, yang direncanakan anggarannya 300 juta sampai detik ini belum juga terealisasi. Ini mohon menjadi catatan,” jelas Fitrah.
Sementara juru bicara Fraksi PDIP Imam Yahya menegaskan agar penyusunan anggaran harus berorientasi pada tujuan utama yaitu mencapai peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di Kota Cirebon.
“Dan tak kalah penting, kami setelah rapat Komisi I bersama BPKBD kemarin, harus diperhatikan juga manajemen cash flow pada 2024 nanti,” kata Imam.
Kota Cirebon Mencekam Dilanda Kericuhan Sabtu Sore, Sejumlah Fasilitas Umum dan Gedung DPRD Dirusak |
![]() |
---|
Polemik Kenaikan PBB Mulai Ada Titik Terang, Ini Kata Ketua DPRD Kota Cirebon |
![]() |
---|
DPRD Kota Cirebon Gelar Paripurna Simak Pidato Presiden Prabowo, Andrie Sulistio Ingatkan Soal Ini |
![]() |
---|
Bunyi Pasal 9 yang Akan Direvisi DPRD Kota Cirebon Imbas Protes Kenaikan PBB 1.000 Persen |
![]() |
---|
TERSANDUNG Kasus Gratifikasi, Anggota DPR Heri Gunawan Masih Sosialisasi: Status Belum Inkrah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.