Target Meningkat Empat Kali Lipat, BPN Kabupaten Cirebon Ajak Semua Pihak Sukseskan Program PTSL

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon mengajak semua pihak untuk menyukseskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pasalnya, target sertifikasi tanah pada tahun ini meningkat empat kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga membutuhkan peran semua pihak untuk merealisasikannya.

Kepala BPN Kabupaten Cirebon, Hesekiel Sijabat, mengatakan, target peta bidang tanah (PBT) di Kabupaten Cirebon pada 2023 mencapai 106.400 bidang dan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) 80 ribu bidang.

"Pada 2022 target sertifikasi tanah di Kabupaten Cirebon untuk PBT hanya mencapai 33252 bidang dan SHAT sebanyak 26348 bidang," ujar Hesekiel Sijabat saat ditemui usai Sosialisasi Sertifikasi Tanah Massal Program PTSL Partisipasi Masyarakat (PM) di Gedung NU Center, Jalan R Dewi Sartika, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (14/6/2023).

Ia mengatalan, ribuan bidang tanah yang menjadi target program PTSL pada tahun ini tersebut tersebar di 74 desa di 22 kecamatan se-Kabupaten Cirebon.

Selain itu, pihaknya pun tidak menginginkan program itu gagal, sehingga mengharapkan peran aktif berbagai pihak agar target itu tercapai 100 persen.

Menurut dia, dalam program PTSL juga masyarakat dimudahkan, karena dari segi biaya lebih hemat dan waktunya juga lebih cepat dibanding tidak mengikuti program tersebut.

Kegiatan sosialisasi itu pun menghadirkan kuwu atau kepala desa dari 74 desa di 22 kecamatan se-Kabupaten Cirebon yang menjadi target program PTSL tahun ini.

Dalam kesempatan itu, Hesekiel juga tampak menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah kepada perwakilan warga Desa Penpen dan Desa Luwung, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.

"Sosialisasi ini untuk menyebarluaskan dan memberikan informasi kepada masyarakat yang belum memahami dan mengetahui program PTSL," kata Hesekiel Sijabat.

Ia menyampaikan, dalam program PTSL masyarakat akan mendapatkan penguatan dan perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki.

Pihaknya berharap, puluhan kuwu yang hadir dalam sosialisasi kali ini dapat menginformasikan kepada warganya mengenai prosesnya hingga biaya yang dikeluarkan.

Bahkan, setelah sertifikat tanahnya jadi bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian, karena tanahnya sebagai aset yang hidup untuk kemakmurannya.

"Dalam program PTSL, biayanya hanya Rp 150 ribu sesuai surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, dan kalau ada pungutan lain hiraukan saja," ujar Hesekiel Sijabat.

Baca juga: Menteri ATR/BPN Jalan Kaki Keliling Desa Winong Cirebon, Bagikan Sertifikat Tanah ke Warga