Dengar Langsung Keluhan Guru Madrasah, DPRD Kabupaten Cirebon Janji Bawa ke RAPBD 2026

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Suasana ruang rapat di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon pada Rabu (7/10/2025) lalu, terasa berbeda dari biasanya.

Bukan pembahasan proyek atau laporan anggaran yang mendominasi, melainkan suara-suara lembut penuh harap dari para guru madrasah yang datang membawa aspirasi.

Mereka tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Cirebon, menyampaikan langsung keluhan tentang nasib mereka yang selama ini dianggap belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Ketua PGM Indonesia Kabupaten Cirebon, Idris, menjadi juru bicara para guru madrasah swasta dalam pertemuan tersebut.

Ia menuturkan, masih banyak ketimpangan yang dirasakan guru madrasah swasta, baik dari sisi kebijakan maupun kesejahteraan.

"Kami mewakili guru-guru madrasah swasta di Kabupaten Cirebon menyampaikan bahwa masih banyak regulasi yang belum berpihak kepada kami."

"Pengangkatan ASN lebih banyak dari madrasah negeri, sedangkan madrasah swasta belum terakomodir,” ujar Idris.

Idris menambahkan, dari sekitar 7.900 guru madrasah di Kabupaten Cirebon, sebanyak 6.000 di antaranya merupakan guru madrasah swasta.

Jumlah yang besar itu, kata dia, belum sebanding dengan perhatian dan dukungan anggaran yang mereka terima.

“Lebih dari 90 persen madrasah di Cirebon dikelola oleh yayasan swasta."

"Karena itu, perlu adanya kebijakan yang berpihak pada mereka, termasuk alokasi anggaran untuk madrasah dan pesantren di daerah,” ucapnya.

Aspirasi itu disambut hangat oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, yang hadir langsung dalam audiensi tersebut.

Sophi mengaku memahami kesenjangan yang masih terjadi dan menegaskan bahwa DPRD akan berupaya memperjuangkan aspirasi tersebut dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

“Kami memahami kondisi guru madrasah yang masih menghadapi kesenjangan kesejahteraan."