Forkopimda Kabupaten Cirebon Datangi Pasar Ciledug, Temukan Harga Beras Masih Bergejolak

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Jajaran Forkopimda Kabupaten Cirebon memantau harga bahan pokok di Pasar Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Rabu (15/2/2023).

Rombongan pejabat Kabupaten Cireon itu tampak mendatangi Pasar Ciledug kemudian berkeliling ke kios-kios pedagang mulai pedagang beras, minyak goreng, telur, daging ayam, sayuran, dan lainnya.

Jajaran Forkopimda Kabupaten Cirebon juga sempat berbincang mengenai perkembangan harga kebutuhan pokok dengan sejumlah pedagang di Pasar Ciledug.

Selain itu, mereka juga tampak menanyakan persediaan hingga pasokan bahan pokok yang dijual para pedagang di pasar tersebut.

Baca juga: Awasi Pendistribusian Beras di Cirebon, Satgas Pangan Temukan Penyebab Harga Beras Bergejolak

Baca juga: Ratusan Warga Serbu Operasi Beras Murah di Balai Desa Waled Asem Cirebon

Seusai pemantauan itu, Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, mengakui harga sejumlah bahan pokok, salah satunya beras, di Pasar Ciledug hingga kini masih bergejolak.

"Dari penuturan para pedagang, harga beras kualitas medium mencapainRp 11500 per kilogram, dan beras premium Rp 12 ribu per kilogram, ada selisih Rp 500," ujar Imron Rosyadi saat ditemui seusai kegiatan.

Ia mengatakan, pemantauan harga bahan pokok kali ini merupakan upaya Pemkab Cirebon dan Forkopimda dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Cirebon.

Nantinya, menurut dia, hasil pemantauan tersebut dijadikan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pengendalian inflasi, khususnya di momen menjelang Ramadan seperti sekarang.

"Dari pemantauan ini, kami upayakan untuk mencarikan solusinya, misalnya jika ada kelangkaan akibat pendistribusian tersendat maka harus segera ditangani," kata Imron Rosyadi.

Selain gejolak harga beras, pihaknya mengakui temuan lainnya dalam pemantauan kali ini ialah tidak adanya Minyakita dalam kurun satu bulan terakhir.

Imron menyampaikan, saat ini Pemkab Cirebon tengah mendata jumlah pedagang Minyakita di pasar tradisional yang nantinya akan disetorkan ke Pemprov Jabar.

"Nantinya, dari Pemprov Jabar yang akan mendistribusikan Minyakita langsung kepada para pedagang, karena kami hanya bertugas mendata," ujar Imron Rosyadi. (*)