Kapolri Diusulkan Diberhentikan Sementara oleh Komisi III DPR RI, Singgung Kerajaan Sambo di Polri

TRIBUNCIREBON.COM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diusulkan untuk dinonaktifkan buntut kasus pembunuhan berencana Brigadir J oleh Irjen Ferdy Sambo.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman.

Benny usulkan Kapolri dinonaktifkan atau diberhentikan sementara jika diperlukan untuk kelancaran penyidikan kasus kematian Brigadir J.

Hal tersebut disampaikan Benny pada Menko Polhukam sekaligus ketua Kompolnas Mahfud MD dalam rapat Komisi III bersama Kompolnas, LPSK, dan Komnas HAM.

"Mohon juga jenderal-jenderal yang terlibat itu diproses," ungkap Benny, Senin (22/8).

"Itulah tadi yang saya minta, kalau jenderal semua terlibat dan pak Kapolri tidak cukup kuat mengatasi masalah ini, apa salahnya pak Kapolri dinonaktifkan sementara waktu, supaya ada penyelesaian tuntas di Mabes Polri." lanjutnya.

Benny juga meminta penyidikan kasus kematian Brigadir J yang melibatkan tersangka Irjen Ferdy Sambo bergulir tanpa gagal fokus.

Salah satu yang disinggung adalah ucapan Mahfud MD terkait adanya kerajaan Sambo di dalam tubuh Polri.

"Jangan gagal fokus kasus Sambo ke soal Judi. Gagal fokus ke soal Judi, gagal fokus ke kerajaan Sambo," ucapnya.

"Apabila ada kerajaan Sambo, saya yakin Sambo tidak bekerja sendirian," pungkasnya.

Baca juga: Susno Duadji Akui Adanya Kerajaan Ferdy Sambo di Tubuh Polri, Sebut Miliki Kekuasaan Besar

Susno Duadji Akui Adanya Kerajaan Sambo

Isu soal kerajaan Ferdy Sambo kini tengah menjadi sorotan.

Banyak publik yang penasaran dengan keberadaan kerajaan Sambo, dan siapa-siapa saja yang berada dalam kelompok yang sangat berpengaruh dalam tubuh Polri ini.

Istilah atau keberadaan kerajaan Sambo ini pertama kali disinggung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Pernyataan Mahfud MD tentang adanya kerajaan Ferdy Sambo di internal Polri diamini Mantan Kabareskrim Komjen (purn) Susno Duadji.