DPRD Minta Pemkab Majalengka Lebih Serius Tangani Nasib Honorer, Saat Ini Baru Sebatas Pendataan
DPRD Kabupaten Majalengka meminta pemerintah daerah agar lebih serius menangani nasib honorer.
Penulis: Eki Yulianto | Editor: Machmud Mubarok
lihat foto
"Cuma yang jadi persoalan sampai sejauh ini Pemkab belum menentukan langkahnya. Pemkab per hari ini baru melakukan data. Jadi baru tahap pendataan. Berharap sudah punya skema, karena ini menyangkut belanja pegawai," jelas dia.
Sementara, Sekretaris Komisi I DPRD Majalengka, Dasim Raden Pamungkas mengatakan, dalam rapat hari ini bersama para sejumlah OPD, pihaknya ingin memastikan apakah pendataan yang dilakukan Pemda sudah sesuai regulasi.
Tentunya, sesuai regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat, seperti surat Menpan-RB atau PP nomor 49 tahun 2018.
"Jadi kita dalam rangka memastikan apakah proses pendataannya itu sudah sesuai regulasi tidak," kata Dasim.
Sekadar informasi, Komisi I DPRD Majalengka menggelar Rapat Kerja Alat Kelengkapan di Gedung Paripurna, Senin (15/8/2022).
Dalam rapat ini, sejumlah Kepala OPD dihadirkan, seperti Kepala Dinas PUTR, Dinas Pendidikan, Satpol PP dan Damkar Majalengka, sekaligus BKPSDM Majalengka.
Ada juga, Kepala Dinas Sosial, BPBD, Dishub dan lain sebagainya.
Dinas-dinas yang dipanggil tersebut merupakan dinas yang memiliki tenaga honorer dalam membantu kinerja program pemerintahan.
