Berita Viral
Jadi Pemeran Video Asusila Anggota DPRD Ini Dipecat PKB, Dulu Bikin Heboh Bawa 3 Istri Saat Dilantik
Mantan politisi PKB itu bernama Nahwani telah mengaku sebagai pemeran video asusila yang viral di media sosial.
lihat foto
Namun N menyayangkan tidak ada klarifikasi terhadap tuduhan kepadanya soal dugaan berbuat asusila.
"Tidak ada tahapan klarifikasi, tidak ada, tahu-tahu keluar surat (pemberhentian dari DPP) itu, penjelasan saya tidak diminta, tidak ada klarifikasi, tiba-tiba surat itu turun," katanya.
Saat ditanya soal dugaan berbuat asusila, N menegaskan hal itu belum ada kepastian hukum.
"Itu kan belum pasti, masih diduga, belum ada ketetapan hukumnya soal itu," ujarnya.
Baca juga: Anggota DPR Asik Nonton Video Asusila Saat Rapat, Akui Perbuatannya Sambil Nangis, Begini Katanya
Kasus video call seks (VCS)
Diketahuinya, kasus video call seks (VCS) diduga dilakukan oknum anggota DPRD Musi Rawas Utara (Muratara) terus bergulir.
Kasus video tidak pantas ini dilaporkan Ikatan Keluarga Mahasiswa Sumsel wilayah Jabodetabek ke DPP PKB.
"Saya dan perwakilan dari IKMS sudah mendatangi DPP Partai di Jakarta untuk melaporkan oknum anggota DPRD Muratara itu," kata Amirul Mukminin kepada awak media pada Senin (21/3/2022) lalu.
Dijelaskan Amirul, laporan tersebut disampaikan sebagai respons kekecewaan mahasiswa terhadap perilaku tercela oknum pejabat publik yang tidak pantas dilakukan apalagi sampai tersebar di media sosial.
"Sangat disayangkan, VCS yang sudah tersebar itu memalukan apalagi itu diduga dilakukan oleh salah satu wakil rakyat, sungguh sangat mencoreng nama baik masyarakat Muratara khususnya dan Sumsel umumnya," katanya.
Ditambahkan Amir, sebagai wakil rakyat semestinya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat apalagi mereka terikat dengan aturan untuk menjaga nama baik dan kehormatan dewan.
"Anggota dewan itu adalah role model yang akan dicontoh masyarakat karena imbasnya masyarakat juga yang dipermalukan karena punya wakil yang mesum. Selain itu secara lembaga sebenarnya dia terikat dengan aturan makanya ada Dewan Kehormatan Dewan," katanya.
(*/ Tribun-Medan.com)
