Breaking News:

DPRD Indramayu Setujui Hak Interpelasi

Alasan DPRD Indramayu Usulkan Hak Interpelasi, Ada Asumsi Bupati dan Wabup Indramayu Tak Harmonis

Tidak dilibatkannya Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim menjadi salah satu alasan DPRD Kabupaten Indramayu mengusulkan Hak Interpelasi

Tribuncirebon.com/Handhika Rahman
Rapat paripurna soal pengesahan Hak Interpelasi terhadap Bupati Indramayu di Gedung DPRD Indramayu, Senin (31/1/2022). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Tidak dilibatkannya Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim menjadi salah satu alasan DPRD Kabupaten Indramayu mengusulkan Hak Interpelasi kepada Bupati Indramayu.

Hal tersebut disampaikan salah satu pengusul dalam rapat paripurna soal disahkan tidaknya usulan Hak Interpelasi di Gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Senin (31/1/2022).

Baca juga: Anniversary ke-52, Gramedia Hadirkan Online Book Fair dengan Diskon Hingga 90% Semua Produk Buku

Dalam sidang itu, dibacakan, tidak difungsikannya Wakil Bupati dalam pengelolaan pemerintah daerah terkesan bukan lagi hanya rumor yang kerap diperbincangkan masyarakat.

Dalam hal ini, masyarakat berasumsi adanya ketidak harmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati yang tampak terlihat jelas.

Baca juga: Edy Mulyadi yang Ngomong Kalimantan Tempat Jin Buang Anak Langsung Ditahan Bareskrim Polri

"Semisal banyak foto gambar Wakil Bupati di kantor-kantor pemerintahan diturunkan, tidak diberikannya pendelegasian wewenang kepada Wakil Bupati untuk membantu dan mewakili Bupati ketika Bupati berhalangan hadir," ujar salah satu anggota DPRD pengusul Hak Interpelasi Ruyanto dari Fraksi Merah-Putih dalam rapat paripurna.

Ruyanto menyampaikan, sebagai contoh, saat DPRD bersama-sama dengan Bupati ketika harus mengambil kebijakan atau keputusan strategis dalam rapat paripurna Indramayu.

Lanjut dia, kemudian Bupati berhalangan hadir, maka untuk kepentingan tersebut Bupati nyaris tidak pernah mendelegasikan tugasnya kepada Wakil Bupati Indramayu.

"Perlu kami sampaikan bahwa Bupati dan Wakil Bupati berangkat dari proses Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat secara berpasangan," ujar dia.

Baca juga: Edy Mulyadi yang Ngomong Kalimantan Tempat Jin Buang Anak Langsung Ditahan Bareskrim Polri

Maka oleh karena itu, kata Ruyanto, sudah sepatutnya apabila pasangan tersebut harus mampu membangun sinergitas di antara keduanya.

Dengan cara, bekerja saling bahu membahu untuk melaksanakan visi dan misi yang diusungnya saat Pilkada.

"Karena Bupati dan Wakil Bupati mempunyai kewajiban yang sama sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 67 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," ujar dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Syaefudin kembali menegaskan soal asumsi ketidak harmonisan tersebut menjadi salah satu alasan Hak Interpelasi ini disetujui.

Adapun langkah selanjutnya, kata dia, DPRD Indramayu akan langsung mengirim surat kepada Bupati Indramayu untuk hadir dalam tahapan selanjutnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved