Breaking News:

Bahas Raperda Soal Perlindungan dan Penataan Pasar, DPRD Majalengka Siap Lindungi Pasar Tradisional

DPRD Kabupaten Majalengka saat ini tengah membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Penataan Pasar Rakyat

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com/Eki Yulianto
Suasana Pasar Tradisional Cigasong Majalengka. 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka saat ini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Penataan Pasar Rakyat Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. 

Dari pembahasan itu, lembaga legislatif tersebut bertekad untuk melindungi pasar tradisional.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Majalengka, M Fajar Shidik membenarkan bahwa Raperda tersebut saat ini tengah dalam proses pembahasan. 

Lahirnya Raperda tersebut, menurut politisi PPP itu, merupakan Raperda inisiatif DPRD, untuk melindungi Pasar Tradisional di Kabupaten Majalengka

Baca juga: Pasang Spanduk Protes, Pedagang Minta Revitalisasi Pasar Sindangkasih Cigasong Majalengka Ditunda

Baca juga: HATI-Hati! Ada Tumpahan Oli di Jalan Cigasong-Maja, Polisi dan Petugas Damkar Majalengka Lakukan Ini

"Bahkan dalam Raperda tersebut termaktub bahwa Raperda ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koprasi serta pasar rakyat."

"Agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya," ujar Fajar sekaligus Ketua Komisi II DPRD Majalengka itu, Senin (15/11/2021).

Selain itu, Mang Fajar sapaan akrabnya mengatakan, bahwa Raperda tersebut akan mengatur tentang jarak dan jumlah antara toko swalayan dan pusat perbelanjaan.

Juga tentang jam operasional pasar rakyat dan  toko swalayan yang sinergi dan tidak mematikan pasar rakyat di sekitar. 

Salah satu poinnya termaktub, bahwa toko swalayan dan pusat perbelanjaan dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar rakyat minimal 1000 meter dan jam operasional hypermarket, departement store dan supermarket untuk hari senin sampai jumat, pukul 10.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. 

"Jika aturan tersebut dilanggar penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka, diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam Raperda ini," ucapnya.

Bahkan sebagai anggota legislatif, Mang Fajar  menambahkan bahwa, lahirnya Raperda ini, karena interaksi ekonomi masyarakat kecil dan keberlangsungannya harus dijaga. 

Sesuai azas kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan, kemitraan, ketertiban, kepastian hukum, kelestarian lingkungan, kejujuran usaha dan persaingan sehat. 

"Karena pada dasarnya maksud dari Raperda ini ialah, agar terwujudnya iklim usaha yang kondusif di wilayah Kabupaten Majalengka," jelas dia.

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved