Duh, Warga Jabar Miskin Ekstrem Capai Ratusan Ribu Orang, Wapres Targetkan Bisa Atasi Hingga 2024

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah RI menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat dientaskan pada 2024.

Hal tersebut dikatakannya seusai Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinam Ekstrem di Aula Barat Gedung Sate.

"Hari ini saya didampingi Wagub Jabar bertemu lima bupati di Jabar, dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem, dan tekad menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan kita sekarang ini menurut data BPS ada 27 juta lebih, tapi yang kita kategorikan ekstrem itu sekitar 10 juta lebih, 4 persen dari 10 persen kemiskinan," katanya.

Baca juga: Pemkab Indramayu Gratiskan Biaya Pendidikan, Buku Pelajaran, dan Persalinan Bagi Warga Miskin

Baca juga: Dulu Dihina karena Miskin, Wanita Ini Buktikan Bisa Sukses Duniawi, Rahasianya Baca Kalimat Sholawat

Ia mengatakan pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem ini harus mencapai nol persen di akhir 2024. Karena itu, pemerintah sekarang berusaha mempercepat penyelesaian ini. Untuk 2021, karena tersisa tiga bulan, pemerintah fokus di tujuh provinsi. Di antaranya Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

"Yang di Jabar ada lima kabupaten yang kita harapkan akhir Desember bisa menyelesaikan kemiskinan ekstrem. Ada dua upaya kita dalam penanggulangan itu, satu berupa perlindungan sosial dan kedua pemberdayaan," katanya.

Melalui rapat koordinasi dengan Pemprov Jabar bersama lima kabupaten, pihaknya melakukan sinkronisasi hal yang harus diselesaikan, terutama secara tepat sasaran dan harmonisasi data. 

"Anggaran sudah cukup, tinggal kita upayakan tepat sasaran. Ini seringkali jadi masalah yaitu data penerima," katanya.

Pada kesempatan ini, Wapres memimpin rapat kerja bersama Wakil Gubernur Jawa Barat beserta Bupati Cianjur, Bupati Bandung, Bupati Kuningan, Bupati Indramayu, dan Bupati Karawang, yang daerahnya ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat pada 2021 ini.

Sehari sebelumnya, Wapres juga telah memimpin rapat koordinasi secara virtual dengan para gubernur dari 7 provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021, yakni Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Gubernur Maluku, Gubernur Papua, dan Gubernur Papua Barat beserta 35 bupati dari ketujuh provinsi tersebut.

Baca juga: Tukang Roti Sumringah Niat Membelikan HP Anak Diwujudkan Pemilik Mobil Fortuner yang Ditabraknya

Baca juga: VIRAL di Kuningan Penjual Baso Keliling Pakai Motor Gede Seharga Rp 70 Jutaan, Berapa Harga Basonya?

Sebagai informasi, dari lima kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem tahun ini, total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 460.327 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560 rumah tangga.

Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Cianjur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 90.480 jiwa; Kabupaten Bandung dengan tingkat kemiskinan ekstrem 2,46 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 93.480 jiwa; Kabupaten Kuningan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,36 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 69.090 jiwa; Kabupaten Indramayu dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,15 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 106.690 jiwa; serta Kabupaten Karawang dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4,51 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 106.780 jiwa.

Wapres mengatakan bahwa anggaran bukan merupakan isu utama, karena anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah cukup besar. Namun, menurutnya tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program penanggulangan kemiskinan menjadi konvergen dan terintegrasi untuk menyasar sasaran yang sama.

"Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan, sehingga dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak," katanya.

Adapun konvergensi yang dimaksud Wapres adalah upaya untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran, dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak.