Breaking News:

Libatkan Pimpinan BUMD dan Pemkot Cirebon, Pansus DPRD Bahas Hasil Evaluasi Gubernur

rapat finalisasi raperda itu, menyepakati beberapa hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, salah satunya membentuk tim analisis investasi

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.coom/Ahmad Imam Baehaqi
Pansus DPRD Kota Cirebon saat rapat bersama pimpinan BUMD dan Tim Asistensi Pemkot Cirebon di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Kamis (2/9/2021). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Pansus DPRD Kota Cirebon bersama pimpinan BUMD dan Tim Asistensi Pemkot Cirebon menggelar rapat pembahasan hasil evaluasi gubernur terhadap Raperda tentang Pengelolaan BUMD Kota Cirebon, Kamis (2/9/2021).

Rapat tersebut berlangsung di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon.

Dalam rapat finalisasi raperda itu, menyepakati beberapa hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, salah satunya membentuk tim analisis investasi di Kota Cirebon.

Ketua Pansus Raperda Pengelolaan BUMD, M Noupel, mengatakan, pembahasan raperda tersebut sudah selesai dibahas di internal pansus DPRD Kota Cirebon.

Baca juga: Pansus DPRD Kota Cirebon dan Tim Asistensi Godok Draf Raperda Utilitas Kabel

Selanjutnya raperda itu akan dilaporkan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan melalui rapat paripurna DPRD Kota Cirebon.

"Pembahasan di internal sudah selesai, tinggal dilaporkan ke pimpinan. Setelah mendapat persetujuan, kemudian penomoran di bagian hukum pemkot, lalu dikirimkan lagi ke gubernur," ujar Noupel saat ditemui usai kegiatan.

Saat rapat berlangsung, Anggota Fraksi Kebangkitan Nurani, Ahmad Syauqi, menyoal Pasal 23 Ayat 2 Raperda tentang Pengelolaan BUMD Kota Cirebon.

Menurut dia, pembentukan tim analisis investasi BUMD oleh Pemkot Cirebon memang diperlukan, namun terdapat ketidaksesuaian dengan PP Nomor 54/2017 tentang BUMD.

"Pembentukan tim analisis sebaiknya bukan termaktub dalam batang perda, karena pengaturan investasi sudah dijelaskan dalam PP Nomor 54/2017," ujar Ahmad Syauqy.

Baca juga: Pansus Raperda PSU DPRD Kota Cirebon Bakal Undang BPN Bahas Sertifikasi Tanah

Halaman
12
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved