Breaking News:

Advertorial

Pansus Raperda PSU DPRD Kota Cirebon Bakal Undang BPN Bahas Sertifikasi Tanah

Dalam rapat itu, pihaknya juga menyampaikan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tentang raperda tersebut.

Ahmad Imam Baehaqi/Tribuncirebon.com
Pansus Raperda PSU saat rapat bersama tim asistensi di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (4/6/2021). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Cirebon dan tim asistensi penyusunan Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman di Kota Cirebon bakal mengundang BPN untuk membahas proses sertifikasi tanah.

Ketua Pansus Raperda PSU DPRD Kota Cirebon, Cicih Sukaesih, mengatakan, hal itu dikarenakan pansus dan tim asistensi ingin memastikan tentang penyerahan aset bisa dilakukan secara komprehensif agar tak bertabrakan dengan aturan lainnya.

Karenanya, menurut dia, dalam rapat selanjutnya Pansus DPRD Kota Cirebon akan mengundang BPN.

Baca juga: Pansus DPRD Kota Cirebon Minta PLN dan Telkom Pelajari Draf Raperda Penyelenggaraan Utilitas Kabel

Pansus Raperda PSU saat rapat bersama tim asistensi di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (4/6/2021).
Pansus Raperda PSU saat rapat bersama tim asistensi di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (4/6/2021). (Ahmad Imam Baehaqi/Tribuncirebon.com)

"Intinya, soal penegasan apakah setelah penyerahan PSU itu bisa langsung disertifikasi oleh BPN," kata Cicih Sukaesih saat ditemui usai rapat bersama tim asistensi di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (4/6/2021).

Dalam rapat itu, pihaknya juga menyampaikan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tentang raperda tersebut.

Ia mengatakan, salah satu hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terkait raperda tersebut adalah perubahan nomenklatur perda.

"Sebelum dievaluasi nomenklaturnya adalah Perda Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Pemukiman di Kota Cirebon, kemudian diubah menjadi Perda tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan," ujar Cicih Sukaesih.

Cicih menyampaikan, Perda PSU merupakan upaya untuk menyelaraskan antara pengembang dan Pemkot Cirebon dalam menata kota.

Ia berharap, para pelaku usaha turut berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Pemkot Cirebon.

Baca juga: Arie Kriting Menilai Nagita Tak Pantas Jadi Duta PON Papua, Asisten Raffi Ahmad Beri Jawaban Menohok

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi
Editor: Mumu Mujahidin
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved