PPKM Darurat Diperpanjang
PSI Indramayu Tolak Keras Perpanjangan PPKM Darurat, Khawatir Rakyat Memberontak dan Terjadi Rusuh
Menurut Ketua DPD PSI Indramayu, Juni Harto mengatakan, pemerintah sangat tidak bijaksana jika tetap memaksakan akan memperpanjang PPKM Darurat.
Penulis: Handhika Rahman | Editor: Mumu Mujahidin
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman
TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Indramayu menyoroti wacana pemerintah yang akan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.
Terlebih, sekarang ini wacana PPKM Darurat diperpanjang tersebut tengah ramai dan menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
Menurut Ketua DPD PSI Indramayu, Juni Harto mengatakan, pemerintah sangat tidak bijaksana jika tetap memaksakan akan memperpanjang PPKM Darurat.
"Kalau PPKM ini diperpanjang yang wacananya sampai 17 Agustus, menurut kami secara nasional ini bisa berbahaya," ujar dia kepada Tribuncirebon.com di Sekretariat DPD PSI Indramayu, Jumat (16/7/2021).
Menurut Juni Harto, kemungkinan terburuk, masyarakat akan memberontak sehingga terjadi chaos atau kerusuhan.
Baca juga: Jokowi Resmi Memperpanjang PPKM Darurat hingga Akhir Juli, Ini Pernyataan Menko PMK Muhajir Effendy
Prediksi itu pun disampaikan dia, bukan tanpa dasar.
Pasalnya, berdasarkan pemantauan PSI Indramayu di lapangan, masyarakat sudah sangat jenuh dan terpuruk akibat PPKM Darurat ini.
PSI Indramayu pun sebenarnya setuju dengan penerapan PPKM Darurat yang saat ini masih berlangsung, yakni PPKM yang dimulai pada 3 Juli dan akan berakhir pada 20 Juli 2021.
Mengingat, saat itu tengah terjadi lonjakan kasus Covid-19, ada ratusan orang terpapar virus corona di Kabupaten Indramayu dengan tingkat kematian yang cukup tinggi.
Hanya saja, untuk perpanjangan PPKM Darurat, PSI Indramayu menyatakan diri untuk menolak.
"Menurut kami perpanjangan PPKM Darurat bukan satu-satunya solusi, kita masih bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan lain atau solusi lain yang lebih efektif," ujar dia.
Juni Harto mengatakan, pemerintah bisa mencoba untuk mengadakan perekrutan relawan guna pengawasan dan edukasi protokol kesehatan kepada masyarakat secara lebih luas lagi.
Sehingga masyarakat pun dapat lebih memahami soal pandemi Covid-19 yang saat ini masih melanda.
Baca juga: Pedagang Pasar Baru Protes Keras Soal PPKM Darurat Mau Diperpanjang 6 Minggu: Banyak yang Bangkrut
Ia juga menyarankan pemerintah daerah untuk membuat program berjemur rutin dan dilakukan secara serentak oleh seluruh masyarakat.