Breaking News:

Demokrat Pecat 7 Kadernya yang Terlibat Gerakan Kudeta Terhadap AHY, Marzuki Alie hingga Darmizal

DPP Partai Demokrat juga memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat kepada Marzuki Alie

Warta Kota/Henry Lopulalan
Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengungumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2018). Demokrat Pecat 7 Kadernya yang Terlibat Gerakan Kudeta Terhadap AHY, Marzuki Alie hingga Darmizal 

TRIBUNCIREBON.COM - Kasus pengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berbuntut pemecatan sejumlah pihak yang diduga terlibat.

DPP Partai Demokrat memecat sejumlah kadernya yang terlibat dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara inkonstitusional.

Pemecatan tersebut seiring dengan munculnya desakan kuat dari para kader Partai Demokrat, yang disampaikan para Ketua DPD dan Ketua DPC.

"DPP Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat terhadap Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan yang diterima, Jumat (26/2/2021).

Baca juga: SBY Mulai Jengkel, Minta Kader Partai Demokrat yang Dukung Kudeta AHY Segera Diusir Saja dari Partai

Baca juga: Detik-detik Pembantu Rumah Tangga Habisi Majikan Lansia Pakai Tongkat, Ternyata Gara-gara Ini

Keputusan pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada enam orang anggota Partai Demokrat tersebut, menurutnya sesuai dengan keputusan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang telah melakukan rapat dan sidangnya selama beberapa kali dalam sebulan terakhir ini.

Menurutnya, Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah menetapkan bahwa Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya, terbukti melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan Partai Demokrat dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, serta melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan.

Tak hanya itu, mereka pun menyebarluaskan kabar bohong, fitnah serta hoaks dengan  menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat Pusat dan Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa Partai Demokrat dinilai gagal dan mendorong kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020 harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara illegal dan inkonstitutional dengan melibatkan pihak eksternal.

"Padahal, kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020, telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan masuk dalam Lembaran Negara," katanya.

Lanjut dia, tindakan pengkhianatan terhadap partai dan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, jelas merongrong kedaulatan, kehormatan, integritas dan eksistensi Partai Demokrat.

Baca juga: KONDISI Ririe Fairus Tenangkan Diri di Rumah Saudaranya Usai Perselingkuhan, Mertua Ayus Sabyan Drop

Baca juga: Janda Muda di Cianjur Ngaku Lahirkan Anak Tanpa Hamil, Mantan Suami Akhirnya Akui Itu Anaknya

"GPK-PD juga sangat melukai perasaan para pimpinan, pengurus dan kader Partai Demokrat, di seluruh tanah air," katanya.

Halaman
1234
Editor: Mumu Mujahidin
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved