Breaking News:

Kasus Habib Rizieq Shihab

Upaya Lepas dari Status Tersangka Pupus, Habib Rizieq Bakal Disidang, Kini sedang Sakit di Penjara

Usaha melepas status tersangka Habib Rizieq Shihab melalui gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kandas. Habib Rizieq kecewa.

Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Habib Rizieq 

TRIBUNCIREBON.COM - Usaha melepas status tersangka Habib Rizieq Shihab melalui gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kandas.

//

Hakim tunggal memutus praperadilan Habib Rizieq ditolak karena penetapan tersangka oleh polisi dinilai sudah memenuhi prosedur hukum.

Dengan demikian kasus pelanggaran protokol kesekatan acara kerumunan massa di Petamburan terus belanjut.

Jika semua berkas pemeriksaan tuntas, maka Habib Rizieq akan dibawa ke ruang sidang untuk diputus berasalah atau bebas.

Atas putusan praperadilan ditolak, pihak Habib Rizieq kecewa dan menyebut putusan hakim sesat.

Kuasa Hukum tersangka kasus penghasutan dan kerumunan, Rizieq Shihab, Alamsyah Hanafiah menganggap penolakan permohonan praperadilan kliennya oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Akhmad Sahyuti adalah keputusan yang menyesatkan.

Baca juga: Sakit saat di Penjara, Habib Rizieq Tak Mau Pakai Oksigen dari Dokter Polisi, Begini Kondisinya Kini

Baca juga: Jaket Merah Bocah Cilik jadi Saksi Bisu Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air, Sempat Dipakai di Bandara

Baca juga: Puluhan Warga Demam dan Lumpuh Massal, Belum Ada Penanganan Dari Pemda, Begini Ciri Penyakitnya

Baca juga: Memasuki Bulan Jumadil Akhir, Ini Jadwal Puasa Ayyamul Bidh dan Amalan Lainnya yang Bisa Dikerjakan

Ia menilai, hakim telah menggabungkan pasal 93 UU Kekarantinaan yang bersifat lex spesialis dan pasal 160 KUHP yang bersifat undang-undang umum.

“Maka kami bependapat putusan hakim tunggal itu sesat, menyesatkan karena menggabungkan UU lex specialis dengan UU lex generalis,” ujar Alamsyah kepada wartawan seusai pembacaan putusan sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/1/2021).

Menurut dia, penggabungan antara UU khusus dan UU Umum dilarang sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, polisi tidak bisa menggabungkan peristiwa pidana khusus ke dalam pidana umum lalu menahan tersangka.

Halaman
1234
Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved