Pemerintah Terapkan PSBM di Jawa dan Bali Mulai 11 Januari, Ini Daftar Daerah yang Gelar PSBM

TRIBUNCIREBON.COM, JAKARTA - Pemerintah akan menerapkan pembatasan sosial berskala mikro di pulau Jawa dan Bali.

Pembatasan tersebut untuk menekan peningkatan kasus positif Covid-19 di wiyah tersebut.

"Nah penerapan pembatasan secara terbatas tersebut dilakukan di provinsi Jawa-Bali karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari 4 parameter yang ditetapkan," kata  Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan ekonomi nasional (KPCPEN),  Airlangga Hartarto usai rapat terbatas,  di Istana Negara, Jakarta, (6/1/2021).

Nantinya Gubernur akan menentukan wilayah mana saja yang akan menerapkan pembatasan sosial berskala mikro sesuai dengan kondisi penyebaran Covid-19. 

Untuk DKI Jakarta kata Airlangga akan berlaku di seluruh wilayah.

Baca juga: Kota Cirebon Butuh 545800 Dosis Vaksin Covid-19, Vaksinasi Bertahap dari 15 Januari - April 2022

Sementara untuk Jawa Barat yakni Kota Bogor, Kab Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kab Bekasi, khusus untuk Banten Kota Tangerang, Kab Tangerang, Kota Tangsel.

"Jabar di luar Jabodetabek adalah Kota Bandung, Kab Bandung Barat, Cimahi," katanya.

Sementara itu di Jateng yakni  Semarang Raya, kemudian Solo Raya, dan Banyumas Raya.

Di Yogyakarta yakni Kab Gunung Kidul, Kab Sleman, Kab Kulon Progo. Jatim Kota Malang Raya dan Surabaya Raya. Kemudian  Bali yakni Denpasar dan Kab Badung.

Di wilayah-wilayah tersebut kata Airlangga pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat pelaksanaan protokol kesehatan dan  meningkatkan operasi yustisi yang dilakukan satpol PP, kepolisian, dan unsur TNI. 

"Pemerintah mendorong bahwa pembatasan ini dilakukan  pada tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari dan pemerintah akan terus melakukan evaluasi," pungkasnya.

Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemberlakuan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) di Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021 sesuai dengan PP nomor 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

"Dimana mekanismenya sudah jelas yaitu sudah ada usulan-usulan daerah,  kepada Menkes serta edaran Mendagri," kata Airlangga usai rapat terbatas dengan Presiden, Rabu, (6/1/2021).

Airlangga mengatakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut bukan pelarangan, melainkan hanya pembatasan kegiatan.

"Pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan. Tetapi ini adalah pembatasan," kata Airlangga.

Baca juga: Puluhan Pejabat Kuningan Kaget di Tengah Rakor Tiba-tiba Didatangi Petugas BNN untuk Tes Urine