Breaking News:

Ketua DPRD Kuningan Dilengserkan

Pelengseran Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy Dinilai Pengamat Tidak Sah: Ini Bukan Gerombolan

Pelengseran Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy Dinilai Tidak Sah Oleh Pengamat, Mengapa?

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Mumu Mujahidin
TribunCirebon.com/Ahmad Ripai
Pelengseran Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy dinilai tidak sah. 

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN –
Putusan Sidang Paripurna DPRD Kuningan, terkait putusan dan pemberhentian Ketua DPRD Kuningan, yang kemaren malam tidak sah.

Demikian hal itu dikatakan Pengacara sekaligus pengamat kebijakan pemerintah Kabupaten Kuningan, yakni Abdul Haris saat dihubungi, Sabtu (14/11/2020).

Pengacara yang akrab di sapa Wa Haris ini mengatakan, ketidaksahnya putusan itu karena surat undangan tidak ditandatangi oleh Ketua DPRD Kuningan yang sah.

Baca juga: BREAKING NEWS - Ketua DPRD Kuningan Resmi Dilengserkan dalam Rapat Paripurna

Baca juga: VIDEO - Ketua DPRD Kuningan Laporkan Tiga Wakil Ketua DPRD ke Badan Kehormatan, Langgar Kode Etik

“Iya kan, toh kalau ada argumentasi jadwal paripurna disetujui oleh Rapat Banmus sebelumnya, Banmus pun tidak sah. Karena Banmus tidak diberi mandat oleh Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy,” ungkap Haris lagi. 

Kenapa ini harus dilakukan, kata Wa Haris, karena ada Surat Keterangan pimpinan tentang pembagian tugas pimpinan, yang mengatur di antaranya tentang kewenangan membuat surat.

“Jadi sah dan tidak sahnya paripurna bukan sekedar qourum atau tidak. Tapi proses dan mekanisme harus ditempuh sesuai tata tertib,” ujarnya.

Apalagi, kata dia, sosok Nuzul Rachdy ini sebelumnya telah melaporkan ketiga pimpinan tentang pelanggaran kode etik.

“Iya Banmusnya sendiri tidak diketahui oleh Ketua Dewan dan bersangkutan tidak menandatangani surat undangan Banmus, tetap itu tidak sah dan adanya pelanggaran. Ini lembaga DPRD penyelenggara pemerintah di daerah bukan gerombolan,” katanya.

Itulah sebabnya, kata dia lembaga itu ada peraturan dan tata tertibnya agar setiap keputusan tidak hanya berdasarkan mayoritas.

“Milih apa dianggap sebuah kebenaran. Kalau udah kayak begitu kan repot. Saya kasih contoh, misal kita menunjuk sebuah barang ini tempe (karena memang tempe, red), tapi kata orang banyak bukan dan itu adalah tahu, lalu dimana sebuah kebenarannya ketika hanya ditentukan oleh suara terbanyak,” katanya.

Baca juga: 8 Anggota TNI Dijadikan Tersangka Pembakaran Rumah Dinas, Saksi: Berseragam TNI, Menenteng Senjata

Baca juga: BLT Rp 600 Ribu Bagi Karyawan Gelombang 2 Sudah Cair, Cek Saldo Bank BNI, BCA, BRI dan Mandiri

Halaman
1234
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved