Wacana Ganti Nama Jadi Provinsi Sunda, Bagaimana dengan Cirebon dan Indramayu? Ini Penjelasannya

Di Provinsi Jawa Barat sendiri, katanya, terdapat tiga budaya utama, yakni Sunda Priangan, Kacirebonan di sebagian Pantura, dan Betawian di sekitar Bekasi dan Depok. Penggunaan nama Sunda untuk nama provinsi bisa saja tidak jadi masalah untuk masyarakat Priangan. Namun, katanya, pendapat dari warga berbudaya Betawi dan Cirebonan pun harus ditampung.

"Jadi menyepakati dulu, kata Sunda itu harus dipahami disepakati oleh sekian persen orang Jawa Barat di Cirebonan, sekian persen orang Jawa Barat di daerah Betawian. Kalau tidak ada kesepakatan, hidup ini tidak akan maslahat," katanya.

Emil mengatakan pihaknya mempersilakan jika terdapat kajian-kajian mengenai nama provinsi Sunda tersebut. Namun, hal ini harus ditindaklanjuti dengan pengumpulan pendapat juga dari masyarakat yang merasa bukan etnis Sunda.

"Sebuah wacana silakan, tapi masih panjang perjalanannya, karena harus dipahami, disetujui dulu, oleh pihak-pihak yang mungkin merasa berbeda kalau itu dihadirkan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, sacana penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali mencuat dalam Kongres Sunda 2020 di Perpustakaan Ajip Rosidi, Kota Bandung, Senin (12/10). Sebelumnya, wacana ini mengemuka berkali-kali dalam berbagai diskusi dan kajian.

Wakil ketua MPR RI Fadel Muhammad Al Haddar yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan tidak ada salahnya jika Provinsi Jawa Barat berganti nama menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Tatar Sunda. Selama hasil kajiannya menyatakan bahwa penggantian nama tersebut berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat Jawa Barat.

Fadel meminta Kongres Sunda atau panitia yang memperjuangkan penggantian nama provinsi ini untuk menjalin komunikasi lebih luas dengan tokoh-tokoh masyarakat Sunda, baik yang tinggal di Jawa Barat, Ibukota Indonesia, atau luar negeri, untuk mendapat dukungan dan arahan.

"Dekati Presiden. Cari tokoh. Minta waktu. Insyaallah bisa," kata Fadel dalam Kongres Sunda tersebut.

Fadel mencontohkan Provinsi Irian Barat yang kemudian berganti nama menjadi Provinsi Papua. Begitupun dengan pembentukan Provinsi Gorontalo, yang namanya berbeda dengan provinsi lainnya di Pulau Sulawesi.

"Saya kasih contoh Provinsi Gorontalo, di antara provinsi bernama Sulawesi. Mereka buat kongres dan dialog. Kami dari MPR, di sini menyerap aspirasi masyarakat, nanti kami sampaikan ke Presiden," katanya.

Anggota DPD RI, Eni Sumarni, mengatakan memang kini nama Sunda sudah nyaris tidak ada di peta, selain Selat Sunda. Padahal Sunda dulunya sebuah kepulauan sampai Nusa Tenggara. Eni menekankan Sunda bukanlah hanya sebuah etnis, tapi sebuah nama geografis, sehingga tidak usah dibenturkan dengan kesukuan lainnya yang tinggal di Jawa Barat.

"Secara psikologis dan historis, ini sudah mendukung. Tinggal kita berani, dan kompak saja. Kami mengapresiasi tokoh masyarakat Jawa Barat yang menginginkan untuk mengubah nama provinsinya menjadi Provinsi Sunda. Apapagi dengan nama Sunda, dari dulu sudah ada," katanya.

Ketua SC Kongres Sunda, Andri Kantaprawira, mengatakan berdasarkan pendapat para tokoh Sunda, mereka menginginkan agar nama Sunda minimal tertulis dalam sebuah nama administratif, sebuah provinsi.

Hal ini, katanya, sudah dimulai sejak 1926, saat Pemerintah Kolonial Belanda mempersilakan penggunaan nama Provinsi Sunda sebagai nama Provinsi Jawa Barat. Andri mengatakan dirinya pun akan langsung menyurati Presiden RI Joko Widodo supaya sejarah pengembalian nama provinsi ini tercipta di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kami berharap kawasan dan warga yang selama ini tinggal di tempat bernama Jawa Barat akan kembali memiliki spirit jati diri dan kebudayaan, jika namanya jadi Provinsi Sunda," katanya.

Andri mengatakan berbagai tokoh Sunda pun mendukung rencana tersebut, termasuk dari kawasan Pantura Jawa Barat. Pihaknya akan terus memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak tersebut. (Sam)