Presiden Jokowi Tegaskan Bansos Harus Sudah Diterima Pekan Ini, Data Penerima Harus Dibuka
mayoritas warga di kota saat ini kehilangan mata pencaharian akibat berbagai pembatasan sosial yang diterapkan selama pandemi Covid-19.
lihat foto
TRIBUNCIREBON.COM - Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh menteri bersama kepala daerah memastikan agar pekan ini seluruh masyarakat yang perekonomiannya terdampak Covid-19 bisa menerima bantuan sosial ( bansos).
Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui video conference, Senin (4/5/2020).
"Saya minta minggu ini semua sudah diterima dan saya minta Mensos (Menteri Sosial) juga gubernur, bupati, wali kota, camat sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir," ujar Jokowi.
Kepala Negara meminta penyaluran bansos dipercepat lantaran warga benar-benar membutuhkan.
Sebabnya, mayoritas warga di kota saat ini kehilangan mata pencaharian akibat berbagai pembatasan sosial yang diterapkan selama pandemi Covid-19.
Jokowi menambahkan, pemerintah pusat telah menyediakan berbagai opsi bansos yang digelontorkan untuk warga.
Beberapa di antaranya ialah melalui Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan dana desa. Ia pun meminta penyaluran seluruh instrumen bansos tersebut dipercepat agar meringankan beban masyarakat.
• PENGAKUAN Waria yang di-Prank Ferdian Paleka: Sudah Happy Dikira Dapat Mi Instan, Ternyata Sampah
• Detik-detik Sebelum Ilham Husaeni Hilang di Bandara Soekarno-Hatta, Sempat Nelpon Sampai Enam Kali
• Maling di Cirebon Didor Polisi, Mencoba Melawan Petugas Saat Hendak Ditangkap
"Saya minta kecepatan agar Bansos ini sampai di tangan keluarga penerima. Betul-betul semakin cepat diterima semakin baik," lanjut dia.
Ia pun meminta data penerima Bansos dibuat transparan agar tak menimbulkan kecurigaan dalam proses penyaluran Bansos ke masyarakat.
"Saya juga minta agar data penerima Bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat kriterianya apa, jenis bantuannya apa sehingga jelas. Tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa segera membuat koreksi di lapangan," ujar Jokowi.
Data Ngaco
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan bahwa dari data tentang penerima bantuan sosial ternyata terdapat 1,7 juta data Kepala Keluarga (KK) yang invalid alias ngaco.
Karena bermasalah itulah, kata Kang Emil, sapaan akrabnya, bantuan belum juga datang ke daerah yang mengajukan.
"Jadi sebelum ada aparat di daerah yang marah-marah, silakan instrospeksi kenapa semangat mengisi nama warganya namun masih banyak tanpa alamat domisili atau nomor KTP atau NIK nya tidak ada," kata Kang Emil dalam unggahan di Facebooknya, Rabu (29/4/2020).
Pernyataan Kang Emil ini dikeluarkan menyusulnya munculnya protes-protes dari kepala desa di beberapa daerah. Sempat viral, Kades Jalan Cagak Subang Indra Zainal Alif yang memprotes persoalan bantuan sosial dan pendataan yang amburadul. Begitu pula Kades Ciwaru Sukabumi, Taufik, memprotes hal yang sama.
