Ketua RT di Desa Dadap Indramayu Ngaku Sering Diprotes Warga Karena Bantuan Tidak Tepat Sasaran

Alasan Penolakan Bansos

Pemerintah Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu khawatir kuota penerima bantuan sosial (Bansos) dari Provinsi Jawa Barat datanya bakal tumpang tindih dengan kuota program bantuan pemerintah lainnya.

Kuwu Desa Dadap, Asyriqin Syarif Wahadi mengatakan, hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pihaknya menolak sementara bantuan provinsi tersebut.

• BREAKING NEWS Desa Dadap Indramayu Tolak Bansos Pemprov Jabar, Karena Jumlah Penerima Sedikit

• Banyak Data Tumpang Tindih, Kades di Majalengka Ini Mengaku Tak Dilibatkan dalam Pendataan Bansos

Selain itu, diketahui kuota penerima bansos di Desa Dadap yang awalnya sebanyak 405 kuota berubah menjadi 54 kuota menjadi alasan lain dari penolakan tersebut.

"Dari jumlah 54 KK itu pun namanya belun dibuka oleh PT Pos hingga hari ini siapa-siapanya. Ketidak transparan ini juga yang membuat kami kesulitan," ujar dia kepada Tribuncirebon.com saat ditemui di balai desa setempat, Rabu (24/4/2020).

"Dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah baru, bisa saja berbenturan atau bertumpang tindih dengan bantuan-bantuan yang lain," lanjut Asyriqin Syarif Wahadi.

Adapun penolakan bansos tersebut, disampaikan Asyriqin Syarif Wahadi dibuat berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat antara pihak desa dengan masing-masing RT dan RW.

Dirinya menjelaskan, Desa Dadap merupakan salah satu desa pada penduduk terpadat di Kabupaten Indramayu.

• PSBB Jakarta Mulai Membuahkan Hasil, Ada Penurunan Jumlah Kasus Per Hari, Ini Kata Anies Baswedan

• Berbuka Puasa dengan Kurma, Inilah 15 Manfaat Buah Kurma Bagi Kesehatan, Cegah Penyakit Jantung

Ada sekitar 5.000 KK dengan jiwa sebanyak 18.000 ribu warga di Desa Dadap, jika melihat realita di lapangan, semua warga di desa setempat terdampak ekonominya akibat pandemi Covid-19.

Bansos dari Provinsi Jawa Barat yang hanya sebesar 54 KK ditambah bantuan pemerintah lainnya jika ditotalkan pun dinilai tidak akan cukup untuk mengkover seluruh warga.

Imbasnya, dikhawatirkan akan menimbulkan polemik baru, yakni gejolak di masyarakat akibat adanya kecemburuan sosial antar warga.

"Kita ingin menjaga kerukunan, yang paling penting itu, karena banyak yang sudah terjadi sesama tetangga itu saling bertengkar karena ada yang namanya masuk dan ada juga yg tidak. Itu pernah terjadi di Desa Dadap," ujar dia.

Jumlah Penerima Sangat Sedikit

Penolakan terhadap batuan sosial (Bansos) dari Provinsi Jawa Barat juga terjadi di Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu.