Ketua RT di Desa Dadap Indramayu Ngaku Sering Diprotes Warga Karena Bantuan Tidak Tepat Sasaran

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Sejumlah Ketua RT di Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu tidak ingin mengambil risiko dengan menerima bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat jika penerimanya masih belum jelas.

Hal tersebut disampaikan Endi Ketua RT 2 RW 4 Desa Dadap kepada Tribuncirebon.com saat ditemui di kediamannya, Rabu (29/4/2020).

• Ini Alasan Kades Dadap Indramayu Tolak Bansos Pemprov Jabar, Nama Penerima Bantuan Belum Jelas

• BREAKING NEWS Desa Dadap Indramayu Tolak Bansos Pemprov Jabar, Karena Jumlah Penerima Sedikit

Endi mengaku sempat trauma dengan bantuan dari pemerintah sebelumnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak tepat sasaran dalam penyalurannya.

"Banyak masyarakat yang istilahnya punya gelang besar, antingnya besar tapi malah dapat bantuan, sedangkan warga jompo yang tinggal sebatangkara tidak dapat," ujar dia.

Padahal disebutkan Endi, dirinya sudah sering memperbaharui data penerima layak di wilayahnya.

Hanya saja, data yang keluar untuk mendapat bantuan selalu sama dengan data lama atau seperti tidak ada yang berubah.

"Namanya juga kehidupan kan siapa tau yang dulunya miskin sekarang jadi kaya, inginnya yang sudah kaya tidak usah lagi dapat bantuan," ujarnya.

Imbasnya, masyarakat menilai pemerintah desa berlaku tidak adil dalam menentukan penerima bantuan yang berujung pada polemik di masyarakat karena adanya kecemburuan sosial.

• Berbuka Puasa dengan Kurma, Inilah 15 Manfaat Buah Kurma Bagi Kesehatan, Cegah Penyakit Jantung

• UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 260 Kasus Baru, Total 9.771, Pasien Sembuh 1.391

Hal ini yang membuatnya kerap menjadi sasaran warga.

Endi mengaku sering diomeli, dimarahi, dan lain sebagainya hanya karena bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

"Kita yang di lapangan selalu dipencok istilahnya, dimarahi, selalu diomelin oleh masyarakat yang merasa tidak adil," ujar dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kuwu Desa Dadap, Asyriqin Syarif Wahadi memutuskan untuk menolak sementara bansos dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Alasannya karena jumlah kuota yang didapat sangat sedikit, yakni hanya 54 Kepala Keluarga.

"Dari jumlah 54 KK itu pun namanya belun dibuka oleh PT Pos Indonesia hingga hari ini siapa-siapanya. Ketidak transparan ini juga yang membuat kami kesulitan," ujar dia.

• PSBB Jakarta Mulai Membuahkan Hasil, Ada Penurunan Jumlah Kasus Per Hari, Ini Kata Anies Baswedan

• Jika Hingga Pelaksanaan Hari Ke-12 Kasus Covid-19 di Bandung Tidak Turun, PSBB Bisa Diperpanjang