Gubernur Jabar Ridwan Kamil: Jutaan Data KK Ternyata Ngaco, Bantuan Belum Datang Karena Masalah Data

Di samping itu, penyaluran pun bansos dilakukan.

"Begitu banyak warga yang terdampak di Jabar. Dari target kami 40 persen, ternyata yang meminta bansos mencapai 63 persen dari jumlah penduduk yang mendekati 50 juta jiwa," katanya.

"63 persen data warga baru beres subuh tadi. Jadi untuk yang belum sedang dalam proses penyaluran," tambahnya.

• Ada Karyawan Positif Covid-19, Manajemen Mini Market di Antapani Tak Boleh PHK Karyawannya

• Berjemur di Bawah Sinar Matahari Dapat Tingkatkan Daya Tahan Tubuh, Ini Waktu Terbaik untuk Berjemur

Menurut Kang Emil, Pemerintah Provinsi Jabar hingga kini sudah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk penanggulangan Covid-19, meliputi bansos dan pengadaan alat kesehatan.

"Sudah Rp 1,2 triliun pencairan dari dana provinsi di antaranya untuk Bansos, pembelian alat kesehatan dan anggaran penugasan gugus tugas," ucapnya.

Bantuan sosial senilai Rp 500 ribu per keluarha dari Pemerintah Provinsi Jabar merupakan salah satu dari sembilan pintu bantuan kepada warga terdampak pandemi Covid-19.

Sembilan pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bansos dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Pra Kerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.

• Ridwan Kamil Memperpanjang PSBB Bodebek 14 Hari, Berlaku Mulai Besok, Rabu 29 April 2020

• Maag Mengganggu Saat Puasa? Inilah Tips Berpuasa Bagi Penderita Maag, Simak Penjelasannya

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jabar menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu yang bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya.

Meski begitu, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya.

"Akan kita bantu, pintunya ada sembilan pertolongan, namun tanggung jawab kami ada di dua pintu yaitu bansos provinsi dan Gasibu. Sisanya bantuan dari pusat dan kota/ kabupaten," kata Kang Emil. 

Kades Protes

Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Sukabumi menggeruduk kantor Dinas Sosial untuk menanyakan data penerima bantuan sosial yang tidak sesuai.

"Kedatangan kami yaitu meminta Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi memverifikasi data penerima manfaat bansos karena saat ini datanya tidak jelas, "kata Ketua Apdesi Kabupaten Sukabumi, Deden Deni Wahyudin pada wartawan, di Kantor Dinsos Kabupaten Sukabumi, Cisaat, Selasa, (28/4/2020).

Menurutnya, data tersebut tidak valid dan bisa menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran sehingga berpotensi terjadi konflik di lingkungan masyarakat.

Adanya tumpang tindih data penerima bantuan BPNT, PKH dan bantuan pemprov jabar lanjut dia, masyarakat miskin baru (Misbar). Bahkan, masih terdapat data penerima bantuan yang saat ini sudah meninggal dunia.