Mulai Besok Pemkab Kuningan Perbolehkan ASN Bekerja di Rumah hingga Tanggal 9 April Mendatang

Ketiga pengaturan sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu pelayanan publik.

TribunCirebon.com/Ahmad Ripai
Bupati Kuningan sekaligus Ketua DPC PDIP Kuningan, H. Acep Purnama, saat memberikan tanggapan soal aksi aktivis pencinta alam di CFD Kuningan, Minggu (1/3/2020). 

Laporan Kontributor Tribuncirebon.com, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON. COM, KUNINGAN - Bupati Kuningan H Acep Purnama memperbolehkan kalangan ASN (Aparatur Sipil Negeri, red) bekerja di rumah.

Hal itu menyusul dengan surat edaran tentang penyesuaian Pelaksanaan Sistem Kerja dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid -19 di Kabupaten Kuningan, Rabu (25/03/2020).

Kepala Bagian Protokol sekaligus mantan Kabag Humas Setda Kuningan, Wahyu mengatakan, surat edaran dikeluarkan kemarin pertanggal 24 April 2020.

Di samping itu surat edaran tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam surat tersebut kata Wahyu pertama menjelaskan Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator tetap berdinas/masuk kantor dengan aktivitas kegiatan sebagaimana biasa, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam mencegah COVID-19.

Seorang Ibu Hamil Masuk ODP, Belum Ada Kasus Positif Corona Baru Tapi Jumlah ODP di Garut Capai 178

Upaya Selamatkan Warganya dari Virus Corona, India Terapkan Lockdown Total 3 Pekan, Indonesia Kapan?

"Kedua untuk mencegah, meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko
COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, maka pelaksanaan
tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan di rumah masing-
masing (Work From Home/WFH)" katanya.

Sesuai dengan pembagian jadwal atau pengaturan sistem kerja pegawai (shift) yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah berikut Camat di wilayah," tambahnya.

Ketiga pengaturan sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu
pelayanan publik.

Halaman
12
Penulis: Ahmad Ripai
Editor: Mumu Mujahidin
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved