Mulai Besok Pemkab Kuningan Perbolehkan ASN Bekerja di Rumah hingga Tanggal 9 April Mendatang

Ketiga pengaturan sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu pelayanan publik.

TribunCirebon.com/Ahmad Ripai
Bupati Kuningan sekaligus Ketua DPC PDIP Kuningan, H. Acep Purnama, saat memberikan tanggapan soal aksi aktivis pencinta alam di CFD Kuningan, Minggu (1/3/2020). 

Namun tetap memperhatikan dan mengutamakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 serta tidak mengurangi hak pegawai berupa tambahan penghasilan.

Penampilan Anggun Arsy Pakai Hijab, Kini Ogah Pakai Baju Terbuka, Sempat Protes pada Anang & Ashanty

Kompetisi Liga 1 Diliburkan karena Corona, Sejumlah Pemain Persib Bandung Pilih Pulang Kampung

"Ke empat Unit Kerja meminimalisir pelaksanaan rapat tatap muka dan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui media elektronik melalui sarana teleconference dan/atau video conference," ungkapnya.

Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (social distancing)," katanya.

Ke lima memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi seperti sosial media Whatsapp Group, email dan telepon dalam melaksanakan tugas
pelayanan serta menginformasikan kontak layanan yang menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi tersebut.

Dalam upaya penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, para
Kepala Perangkat Daerah berikut Camat di wilayah wajib melakukan langkah-
langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja masing-masing
dengan menyediakan hand sanitizer dan penyemprotan disinfektan untuk
sterilisasi lingkungan kerja.

Seorang Ahli di China Bongkar Rahasia Agar Virus Corona Bisa Segera Lenyap, Harus Ikuti Syarat Ini

PEMBELAAN Ria Ricis yang Dilabrak Tetangga, Klaim Sudah Dapat Izin: Enggak Ganggu Lalu Lintas

"Bagi pejabat dan pegawai yang melaksanakan WFH harus berada di tempat,
tidak bepergian ke luar kota dan siap dipanggil setiap saat diperlukan," ujarnya.

Serta turut berperan aktif dalam mensosialisasikan dan edukasi tentang bahaya penyebaran COVID-19 dengan melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

"Kepala Perangkat Daerah berikut Camat di wilayah bertanggung jawab dalam
pengawasan pelaksanaan WFH sesuai dengan surat edaran ini," katanya.

Dan Pelaksanaan WFH ini berlaku mulai tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 9
April 2020 dan akan dievaluasi kembali berdasarkan kebutuhan. (*)

Penulis: Ahmad Ripai
Editor: Mumu Mujahidin
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved