Kades Se Kuningan Demo
DPRD Kuningan Janji Pembayaran BPJS Bagi Perangkat Desa akan Segera Diselesaikan Hari Ini
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cirebon, Budi Setiawan menjelaskan, hal ini bukanlah kesalahan dari pihak pelaksana di masing-masing daerah.
Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Mumu Mujahidin
lihat foto
Laporan Kontributor Tribuncirebon.com, Ahmad Ripai
TRIBUNCIREBON.COM,KUNINGAN - Pihak BPJS Kesehetan mengklaim adanya perubahan sistim dalam aplikasi pembayaran.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cirebon, Budi Setiawan menjelaskan, hal ini bukanlah kesalahan dari pihak pelaksana di masing-masing daerah.
"Melainkan adanya perubahan system dalam aplikasi pembayaran," kata Budi di depan peserta audensi yang di pimpin Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, Senin (9/03/2020).
Menurutnya perubahan itu berdasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri yang turun awal tahun kemarin.
"Sebenarnya, kita sudah sosialisasikan sebelumnya," jelas dia.
Masih di tempat sama, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy mengatakan, pemerintah sebetulnya telah menyiapkan anggaran untuk melakukan pembayaran BPJS seperti pada sebelum-sebelumnya.
"Kami pastikan, untuk pembayaran BPJS bagi perangkat desa akan segera diselasaiakan hari juga," ungkap Zul sapaan akrab Ketua DPRD Kuningan.
Berdasarkan pantauan TRibuncirebon.com di depan kantor DPRD Kuningan, massa terus menyampaikan aspirasi silih berganti.
• BREAKING NEWS - Ratusan Kades Demo di Kantor DPRD Kuningan, Minta Kartu BPJS Diaktifkan
• VIDEO - Ratusan Kades dan Pamong Desa se-Kuningan Demo di DPRD, Minta BPJS Diaktifkan
Menurutnya seruan ini merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemerintah daerah.
Diketahui sebelumnya, massa aksi yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengancam tak menyetorkan uang pajak dari setiap warga.
Hal itu terjadi, jika pemerintah daerah tidak bisa melakukan aktivasi BPJS Kesehatan bagi perangkat desa.
"Kami akan stop tak bayar pajak," ungkap Muhamad Muhtarom, Kasi Pelayanan di Kantor Desa Cikandang, Kecamatan Luragung, Senin, (9/03/2020).
Pemerintah sudah selayaknya, kata dia, memberikan pelayanan maksimal terhadap perangkat desa.
• Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Tolak Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga, Ini Alasannya
• Inilah Fadilah dan Keistimewaan Surat Yasin bagi Muslim, Disebutkan di dalam Hadis Rasulullah SAW
Terlebih dengan posisi sekarang ini, komposisi perangkat desa itu sebagai pejuang pajak.
