Kunker Anggota DPR RI ke Indramayu
Utang Perum Bulog Membekak Hingga Rp 28 Triliun, DPR: Harus Ada Upaya Penyelamatan
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan, perlu adanya upaya penyelamatan perusahaan plat merah di bidang pangan itu.
Penulis: Handhika Rahman | Editor: Mumu Mujahidin
lihat foto
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman
TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Utang perusahaan Perum Bulog hingga saat ini sudah membengkak hingga mencapai angka Rp 28 triliun.
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan, perlu adanya upaya penyelamatan perusahaan plat merah di bidang pangan itu.
Salah satunya dengan memindahkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sebelumnya ditangani Kementerian Sosial (Kemensos) ke Perum Bulog.
• BREAKING NEWS Anggota DPR RI Kunker ke Gudang Bulog Pekandangan Indramayu, Beras Numpuk di Gudang
• 20.000 Ton Beras di Gudang Bulog Indramayu Dibuang, Salah Satunya Akibat Tersendat Penyaluran
• Saffron Rempah Termahal di Dunia, Bermanfaat Menyembuhakan Berbagai Penyakit, Diabetes dan Lainnya
Atau dengan kata lain, menyerahkan secara menyeluruh penyaluran beras dalam program BPNT kepada Perum Bulog, sama seperti pada saat program beras sejahtera (Rastra) atau program beras bagi warga miskin (Raskin) sebelumnya.
"Upaya ini dilakukan menindaklanjuti terkait keinginan Pak Presiden untuk bisa mencarikan solusi terhadap masa depan Bulog," ujar dia kepada Tribuncirebon.com saat mengecek persediaan beras di Gudang Bulog Pekandangan Jalan Soekarno-Hatta Indramayu, Minggu (5/1/2020).
Herman Khaeron menjelaskan, saat ini Perum Bulog dibebani oleh pinjaman komersial, dengan mekanisme yang harus dijalankan adalah penugasan dengan batasan harga.
Di sisi lain, Perum Bulog juga diminta melakukan pembelian tertinggi dari para petani agar tidak merugi.
• Muncul ke Publik Sosok Suami Sah Lina Mantan Istri Sule, Begini Teddy: Bunda Sempat Gendong Si Kecil
• Sering Kedatangan Almarhum Olga Syahputra di Dalam Mimpi, Begini Pengakuan Jessica Iskandar
• KISAH Armanah Ibu Tunanetra Lolos Dari Longsor, Digendong Anak 3 Jam Hingga Tercebur Lumpur
"Bulog diminta melakukan pembelian tertinggi dari petani supaya petani tidak rugi, harga jual harga penugasan, stabilisasi harga juga harga penugasan. Sedangkan penyaluran beras tersumbat, Ini kan bisa rugi," ujar dia.
Meski demikian, Herman Khaeron berpendapat utang perusahaan merupakan hal yang biasa dalam perputaran omzet.
Selama barang tersedia, dirinya optimis utang perusahaan itu bertahap bisa berkurang.
Namun, dengan catatan, penyaluran stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog itu ke outlet-outlet harus seimbang dengan penyerapan beras dari petani.
"Tetapi kalau kemudian tersumbat outletnya, lantas kemudian barangnya busuk dan tidak tersalurkan, ini berbahaya terhadap beban utang," ujar dia.
Sebanyak 20 Ribu Ton Beras Dibuang
Sudah ada sebanyak 20.000 ton beras di gudang penyimpanan beras mengalami disposal atau pembuangan.
Pembuangan ribuan beras itu dikarenakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mengalami perubahan kualitas atau mutu dan tidak laku dijual.
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengatakan, fenomena beras disposal ini tidak terlepas dari terlalu lamanya beras yang disimpan di gudang akibat penyaluran CBP tersendat.
"Ada kasus 20.000 ton disposal, ini akan terjadi lagi nanti kedepan, mungkin akan bertambah jumlahnya," ujar dia kepada Tribuncirebon.com saat mengecek persediaan beras di Gudang Bulog Pekandangan Jalan Soekarno-Hatta Indramayu, Minggu (5/1/2020).
• BREAKING NEWS Anggota DPR RI Kunker ke Gudang Bulog Pekandangan Indramayu, Beras Numpuk di Gudang
• KISAH Armanah Ibu Tunanetra Lolos Dari Longsor, Digendong Anak 3 Jam Hingga Tercebur Lumpur
• Pernyataan Prabowo dan Menlu Retno Marsudi Terkait Polemik Laut Natuna, Tolak Kleim Sepihak China
Menurut Herman Khaeron, tersendatnya penyaluran beras merupakan dampak dari hadirnya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mengantikan program beras sejahtera (Rastra) atau program beras bagi warga miskin (Raskin).
Herman Khaeron menjelaskan, Perum Bulog diminta menyerap beras dari petani dalam skala besar sebagai bentuk tugas dan kewajiban.
Namun, di sisi lain dalam program BPNT itu justru tidak sepenuhnya beras yang disalurkan memakai beras Bulog, tidak seperti pada saat program Rastra/Raskin dahulu.
Terlebih sekarang ini banyak e-warung yang menjadi outlet Perum Bulog juga dipasok beras oleh pihak swasta.
Atau dengan kata lain, ada perbandingan yang timpang antara pemasukan dan pengeluaran beras Bulog, sehingga menyebabkan beras-beras itu menumpuk dan Bulog kehilangan outlet-outlet penyaluran beras.
Dalam hal ini, Herman Khaeron akan mendorong pemerintah pusat untuk mengembalikan lagi secara sepenuhnya eksekutor atau pelaksana program BPNT kepada Perum Bulog.
Sedangkan untuk kebijakan regulasinya, seperti penetapan keluarga penerima manfaat (KPM), jenis-jenis pangan, dan lain-lain,dapat diatur oleh Kemensos.
"Maka saya katakan, sangat mudah menyelesaikan permasalahan Bulog, sudah saja tinggal eksekutor BPNTnya itu dipindahkan kepada Bulog," ujarnya.
"Secara normatif saya sudah menyampaikan kepada kementerian terkait pemindahan BPNT ke Bulog, tapi belum ada rapat secara khusus," sambung Herman Khaeron.
• MotoGP: Jadwal Lengkap MotoGP 2020, Marquez Siapkan Kejutan Bersama Tim Honda di Musim Depan
• TEGA, Disiksa Orangtua dan Pembantunya Bocah 7 Tahun di Tapanuli Utara Ini Kabur Ke Dalam Hutan
• Ibu Rumah Tangga di Sumbawa Diduga Menjadi Korban Mutilasi, Potongan Tubuh Ditemukan di Dalam Kulkas
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Cabang Indramayu, Safaruddin mengatakan, sekarang ini stok CBP di delapan gudang penyimpanan Bulog Cabang Indramayu ada sebanyak 53 ribu ton beras.
Adapun usia beras terlama, yakni sejak April 2018 lalu atau usianya hampir mencapai dua tahun lamanya tersimpan di gudang.
"Meski kita sudah maksimal melakukan perawatan tapi tetap saja lama-lama beras akan turun mutu, seperti debu, menjadi bubuk karena hama, ini yang kita khawatirkan," ujarnya.
Kunjungan Kerja Anggota DPR RI
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sekarang ini ditangani oleh Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi ancaman serius bagi Perum Bulog.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron kepada Tribuncirebon.com saat mengecek persediaan beras di Gudang Bulog Pekandangan Jalan Soekarno-Hatta Indramayu, Minggu (5/1/2020).
Herman Khaeron mengatakan, hadirnya program BPNT mengantikan program beras sejahtera (Rastra) atau program beras bagi warga miskin (Raskin) membuat Perum Bulog kehilangan outlet untuk menyalurkan beras.
"Hal ini juga yang membuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menumpuk di gudang-gudang Bulog," ujar dia.
Herman Khaeron menjelaskan, Perum Bulog diminta menyerap beras dari petani dalam skala besar sebagai bentuk tugas dan kewajiban.
Namun, di sisi lain dalam program BPNT itu justru tidak sepenuhnya beras yang disalurkan memakai beras Bulog, tidak seperti pada saat program Rastra/Raskin dahulu.
Terlebih sekarang ini banyak e-warung yang menjadi outlet penyaluran beras juga dipasok oleh pihak swasta.
Atau dengan kata lain, ada perbandingan yang timpang antara pemasukan dan pengeluaran beras Bulog, sehingga menyebabkan beras-beras itu menumpuk dan Bulog kehilangan outlet-outlet penyaluran beras.
Demi menyelamatkan perusahaan plat merah di bidang pangan itu, ditegaskan Herman Khaeron eksekutor atau pelaksanaan program BPNT harus dikembalikan sepenuhnya kepada Perum Bulog atau seperti pada program Rastra/Raskin.
• Pernyataan Prabowo dan Menlu Retno Marsudi Terkait Polemik Laut Natuna, Tolak Kleim Sepihak China
• MotoGP: Jadwal Lengkap MotoGP 2020, Marquez Siapkan Kejutan Bersama Tim Honda di Musim Depan
• TEGA, Disiksa Orangtua dan Pembantunya Bocah 7 Tahun di Tapanuli Utara Ini Kabur Ke Dalam Hutan
Sedangkan untuk kebijakan regulasinya, seperti penetapan keluarga penerima manfaat (KPM), jenis-jenis pangan, dan lain-lain, dapat diatur oleh Kemensos.
Menurut Herman Khaeron, dengan mengembalikan BPNT ke Bulog maka Bulog bisa menjalankan tugasnya sebagai buffer atau cadangan stok padi nasional, stabilisasi harga, serapan gabah dari para petani, serta pendistribusian yang merata ke seluruh Indonesia.
"Maka saya katakan, sangat mudah menyelesaikan permasalahan Bulog, sudah saja tinggal eksekutor BPNTnya itu dipindahkan kepada Bulog," ujarnya.
Menurut Herman Khaeron, pengembalian eksekutor BPNT kepada Perum Bulog juga dipertegas dalam UU Nomor 18 Tahun 2012.
Di dalamnya menerangkan, negara menjamin terhadap keterjangkauan, ketersedian pangan secara cukup, beragam, bergizi dan seimbangan, sehingga menjadikan beras atau pangan pokok sebagai hak asasi manusia.
"Secara normatif, saya sudah menyampaikan kepada kementerian terkait pemindahan BPNT ke Bulog, tapi belum ada rapat secara khusus," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Cabang Indramayu, Safaruddin mengatakan, antara program Rastra/Raskin dengan BPNT memiliki ketimpangan yang sangat mencolok.
Jika pada program Rastra/Raskin dahulu Perum Bulog Cabang Indramayu bisa menyalurkan sebanyak 2.500 ton beras per bulan.
Namun, pada realisasi penyaluran BPNT rata-rata pada 4 bulan terakhir hanya sekitar 450 ton beras per bulan saja.
"Penyaluran BPNT itu kalau dirata-rata ada sekitar 450 ton dalam sebulan, hitungannya selama 4 bulan, dari September-Desember," ujar dia.
Artikel ini telah tayang di Tribuncirebon.com dengan judul 20.000 Ton Beras di Gudang Bulog Indramayu Dibuang, Salah Satunya Akibat Tersendat Penyaluran
