UMK 2020

UMK Indramayu 2020 Tetap Tertinggi di Wilayah Ciayumajakuning, Majalengka dan Kuningan Dua Terbawah

Kabupaten Kuningan menempati posisi terakhir atau kelima dengan UMK 2020 sebesar Rp 1.882.642,36.

UMK Indramayu 2020 Tetap Tertinggi di Wilayah Ciayumajakuning, Majalengka dan Kuningan Dua Terbawah
NET
Ilustrasi uang 

UMP Jabar 2020 naik 8,51 persen dari tahun sebelumnya. Persentase kenaikan UMP tersebut sudah sesuai dengan arahan pemerintah pusat. UMP ini pun menjadi dasar bagi kabupaten/kota untuk menentukan UMK-nya di 2020.

Mengacu kepada rekomendasi dari formulasi melalui surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, UMK terbesar di Jabar berlaku di Kabupaten Karawang yakni Rp 4.594.324,54. Sementara rekomendasi angka terkecil yakni Rp 1.831.884,83 diberikan untuk Kota Banjar. Sehingga rata-ratanya, UMK di kabupaten/kota Jabar berkisar Rp 2.963.497.

Ratusan buruh dari beberapa kota di Jabar menunggu di depan Gedung Sate Jalan Diponegoro, Bandung, Kamis (21/11/2019). Mereka kecewa terhadap Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang hanya mengeluarkan surat edaran penetapan UMK Jabar 2020, bukan surat keputusan.
Ratusan buruh dari beberapa kota di Jabar menunggu di depan Gedung Sate Jalan Diponegoro, Bandung, Kamis (21/11/2019). Mereka kecewa terhadap Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang hanya mengeluarkan surat edaran penetapan UMK Jabar 2020, bukan surat keputusan. (Tribun Jabar/M Syarif Abdussalam)

Dalam surat tersebut Gubernur menyatakan pekerja yang sudah memperoleh upah Iebih tinggi daripada UMK atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) atau Upah Minimum Khusus Tahun 2019 tidak boleh berkurang upahnya.

"Upah bagi pekerja yang memiliki masa kerja Iebih dari satu tahun, ditentukan berdasarkan hasil perundingan atau kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja atau serikat pekerja atau serikat buruh," katanya dalam surat yang diterima, Jumat (22/11).

Rocky Gerung Setujui Netizen yang Sebut Kabinet Jokowi Kabinet Indonesia Maju Mundur Kaya Syahrini

Bakal Jadi Bos BUMN, Ahok Dikhawatirkan Bernasib Sama Dengan Dwi Soetjipto di Pertamina

Gubernur pun mengatakan ketentuan upah bagi pekerja dengan masa kerja Iebih dari satu tahun tersebut juga berlaku untuk pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan atau bentuk-bentuk hubungan kerja Iainnya yang menunjukkan pekerja telah bekerja Iebih dari satu tahun di perusahaan yang sama.

Ketentuan tersebut berlaku untuk pekerja yang memiliki pengalaman kerja Iebih dari satu tahun pada bidang yang sama meskipun di perusahaan yang berbeda, yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.

"Perusahaan wajib menyusun dan melaksanakan Struktur dan Skala Upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi serta wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja atau buruh, dan melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dan dinas tenaga kerja kabupaten atau kota," katanya.

Gubernur pun menyatakan mendorong setiap perusahaan untuk melaksanakan perundingan bipartit untuk menetapkan upah dan besaran kenaikannya serta dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota. (Sam)

Editor: Machmud Mubarok
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved