DPRD Kabupaten Cirebon
Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Jadi Sorotan, DPRD Kabupaten Cirebon Desak DLH Benahi Layanan di 2026
DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti mengenai sampah dan ruang terbuka hijau.
Penulis: Eki Yulianto | Editor: taufik ismail
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto
TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Isu sampah dan minimnya ruang terbuka hijau kembali menjadi sorotan dalam pembahasan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Cirebon.
Dalam rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kamis (13/11/2025) lalu, DPRD menegaskan perlunya perbaikan layanan lingkungan yang lebih nyata dan terukur pada tahun anggaran mendatang.
Rapat yang digelar di ruang Komisi III itu membahas berbagai program strategis.
Mulai dari pengelolaan lingkungan, peningkatan kualitas layanan persampahan, hingga penguatan anggaran untuk pembangunan berkelanjutan.
Fokus utama diarahkan pada bagaimana DLH dapat menyusun program yang tidak hanya administratif, tetapi menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana mmenekankan, bahwa sinkronisasi program menjadi kunci agar anggaran yang digelontorkan tidak sia-sia.
Menurutnya, penyusunan anggaran harus tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah.
“Kami mendorong agar DLH menyusun program yang realistis, terukur dan benar-benar menjawab persoalan lingkungan di Kabupaten Cirebon,” ujar Anton saat berbincang dengan media, Rabu (19/11/2025).
Anton menilai, bahwa RAPBD 2026 harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan penguatan layanan publik, khususnya dalam penanganan sampah yang kian menumpuk di sejumlah titik serta perluasan ruang terbuka hijau yang selama ini dianggap kurang optimal.
“RAPBD 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat pelayanan publik, terutama dalam penanganan sampah dan ruang terbuka hijau,” ucapnya.
Ia menambahkan, seluruh rangkaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikawal dengan baik untuk mencegah terjadinya pemborosan, sekaligus memastikan program benar-benar berjalan di lapangan.
“Kami berkomitmen mengawal setiap proses perencanaan agar penggunaan anggaran berjalan efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar dia.
Pembahasan ini menjadi langkah awal DPRD dalam memastikan DLH mampu menjawab tantangan lingkungan di Kabupaten Cirebon.
Dengan harapan, kebutuhan masyarakat terkait kebersihan, ruang hijau dan kenyamanan hidup dapat terpenuhi secara lebih baik pada tahun anggaran mendatang.
Baca juga: Job Fair 2025 Cirebon Dibuka, DPRD Ingatkan Jangan Sekadar Seremoni, Harus Ada Serapan Nyata
| Job Fair 2025 Cirebon Dibuka, DPRD Ingatkan Jangan Sekadar Seremoni, Harus Ada Serapan Nyata |
|
|---|
| Tak Sekadar Target Legislasi, DPRD Kabupaten Cirebon Fokus ke Regulasi yang Menyentuh Warga |
|
|---|
| Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Nilai Pemkab Stagnan, PAD Lemah dan Inovasi Mandek |
|
|---|
| Dengar Langsung Keluhan Guru Madrasah, DPRD Kabupaten Cirebon Janji Bawa ke RAPBD 2026 |
|
|---|
| DPRD Kabupaten Cirebon Apresiasi Pemekaran Cirebon Timur, Diyakini Bawa Pemerataan Pembangunan |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/cirebon/foto/bank/originals/Ketua-Komisi-III-DPRD-Kabupaten-Cirebon-Anton-Maulana.jpg)