Efisiensi Anggaran Ala Pemkot Cirebon: dari Listrik, ATK, Hingga Skema WFH

Meski banyak pos anggaran yang harus dikurangi, Pemkot Cirebon memastikan tidak akan melakukan pengurangan pegawai.

Sumanto menilai, langkah itu akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

"Soal pengurangan pegawai, diupayakan tidak ada. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak."

"Kalau sampai menyentuh ke pengurangan pegawai, kasihan rakyat,” katanya.

Ia menambahkan, efisiensi kali ini membuat postur APBD Kota Cirebon serupa dengan masa pandemi COVID-19 lalu.

Meski begitu, Sumanto memastikan program pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan tetap wajib dijalankan.

"Balik lagi seperti APBD zaman COVID-19. Tapi infrastruktur harus wajib dong, termasuk kegiatan masyarakat dan pemberdayaan di kelurahan tetap wajib. Seremonial masih ada, tapi sedikit,” ujarnya.

Terkait saran dari Kementerian PANRB agar daerah menerapkan Work From Home (WFH) sebagai bentuk efisiensi, Sumanto mengaku pihaknya masih menunggu arahan resmi.

"Soal MenPAN-RB yang mengeluarkan saran efisiensi lewat WFH, itu belum kita bahas. Kalau sudah ada arahan resmi, nanti kita rumuskan seperti apa skemanya,” ucap Sumanto.

Sebelumnya, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menegaskan, bahwa pemotongan dana transfer ini tidak hanya terjadi di Cirebon, melainkan di seluruh daerah di Indonesia.

Meski demikian, dampaknya tetap terasa bagi pembangunan di tingkat daerah.

“Pemotongan dana transfer daerah dari pemerintah pusat tidak hanya diberlakukan di Kota Cirebon saja, kebijakan ini berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia."

"Tapi tentu dampaknya akan sangat terasa, khususnya untuk pembangunan di tahun 2026 nanti,” ujar Edo saat dikonfirmasi, Senin (13/10/2025).

Edo menuturkan, efisiensi menjadi langkah penting agar keuangan daerah tetap sehat dan program prioritas bisa tetap berjalan.

“Lumayan besar, Kota Cirebon Rp 255 miliar. Kalau kita tidak melakukan efisiensi, ya masih minus."