Takut Lapak Tiba-tiba Ditertibkan Pemprov Jabar, PKL Kesambi Ngadu ke DPRD Kota Cirebon

Anggota DPRD Kota Cirebon, Syafrudin menyampaikan, bahwa secara teknis persoalan tersebut memang menjadi ranah Komisi II DPRD.

Namun, menurutnya, dewan tidak bisa menutup mata ketika ada warga yang membutuhkan perlindungan.

"Persoalan ini memang masuknya ke Komisi II. Tapi ketika sudah menyangkut masyarakat Kota Cirebon, kita tidak melihat itu bagian komisi apa."

"Kita lihat dari sisi kemanusiaan bahwa masyarakat sedang membutuhkan perlindungan kepada DPRD,” kata Syafrudin.

Syafrudin menilai, karena para pedagang yang berjualan di Jalan Kesambi itu adalah warga Kota Cirebon, seharusnya pemerintah provinsi juga memperhatikan solusi bagi mereka sebelum melakukan penertiban.

“Ya, di situ kan jalan provinsi, tapi yang berjualan itu masyarakat kita."

"Mereka mencari nafkah dari hasil jualannya."

"Kalau pun mau ditertibkan, setidaknya pemerintah provinsi sudah punya solusi atau tempat relokasi,” katanya.

Ia juga meminta agar para pedagang segera menghubungi dirinya atau anggota dewan lain jika ada tindakan penggusuran mendadak.

“Ya seenggaknya kita komunikasi dulu lah, jangan main gusur aja. Bahkan mereka tiba-tiba dapat surat tanpa sosialisasi terlebih dahulu."

"Nanti kita upayakan mempertemukan para PKL ini dengan perwakilan dari Pemprov Jabar,” ujarnya.

Para PKL berharap DPRD segera menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) antara mereka dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Mereka ingin kejelasan terkait masa depan lapak mereka di Jalan Kesambi.

“Harapan kami, ada jalan tengah. Kami juga ingin tertib, tapi jangan sampai kehilangan mata pencaharian,” ucap Akbar.

Sementara itu, DPRD Kota Cirebon menyatakan siap memfasilitasi pertemuan tersebut agar persoalan antara para pedagang dan Pemprov Jabar bisa diselesaikan dengan baik, tanpa ada pihak yang dirugikan.

Baca juga: PKL di Jalan Jabang Bayi Cirebon Ketar-ketir Dapat Surat Teguran, Waswas Kena Gusur