Cirebon Terancam Mandek Pembangunan! DAK Fisik Berkurang Rp 49,3 Miliar, Pemkab Kelimpungan

"Dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang aksesnya terbatas,” ucap dia.

Begitu juga dengan sektor irigasi.

Banyak saluran irigasi di Cirebon kini tidak lagi berfungsi optimal, padahal kabupaten ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Barat.

“Kalau irigasi dibiarkan rusak, dampaknya bukan hanya ke petani, tapi juga bisa berpengaruh terhadap ketahanan pangan di level provinsi maupun nasional,” katanya.

Selain berdampak pada pembangunan, hilangnya DAK fisik juga menambah beban keuangan daerah.

Selama ini, APBD Kabupaten Cirebon sebagian besar terserap untuk belanja pegawai dan kebutuhan rutin, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan fisik sangat terbatas.

“Tanpa sokongan dana pusat, pemerintah daerah nyaris tidak memiliki alternatif pembiayaan yang memadai,” ujarnya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, bisa memperlebar kesenjangan pembangunan antara daerah dan pusat.

“Pemerintah pusat seharusnya melihat realitas di lapangan."

"Kabupaten seperti Cirebon masih sangat bergantung pada dana transfer pusat,” ucap Sri.

Sri berharap, pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan pemotongan tersebut.

Ia mengingatkan, pembangunan yang mandek dapat memicu risiko sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.

“Kerusakan jalan bisa menghambat distribusi barang dan jasa, menaikkan ongkos logistik dan pada akhirnya menekan daya saing daerah,” kata dia.

Untuk saat ini, BKAD bersama pemerintah daerah berupaya mencari solusi, salah satunya dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) serta menjajaki kerjasama dengan pihak swasta.

Namun, Sri mengakui, langkah-langkah itu belum cukup untuk menutup kekurangan anggaran yang besar akibat hilangnya DAK fisik.

"Kami realistis, PAD Cirebon masih sangat terbatas."

"Harapan terbesar tetap pada pemerintah pusat agar kebijakan pemotongan ini bisa ditinjau ulang,” katanya.

Baca juga: Dana Transfer ke Kota Cirebon Dipotong Rp 255 Miliar, Edo: Kalau Enggak Efisiensi, Kami Bisa Minus!