Warga Ampera Cirebon Makin Galak Suarakan Hak Tanahnya, 13 Tahun Sertifikat Diblokir

"Jangan rampas hak warga, karena ini menyangkut kehidupan banyak keluarga,” jelas dia. 

Sorakan dan tepuk tangan kembali menggema ketika poin tuntutan itu dibacakan.

Warga tampak kompak menegaskan keinginan mereka, yakni kepastian hukum.

Baca juga: UPDATE Harga Emas Antam Hari Ini 5 September 2025 di Cirebon dan Kuningan Masih Semahal ini

“Kalau memang Pemprov merasa punya bukti, silakan ajukan gugatan ke pengadilan. Jangan main blokir sepihak."

"Kami akan terus berjuang, karena ini hak konstitusional kami,” katanya, dengan nada tegas.

Sengketa tanah di Jalan Ampera ini bukan hal baru.

Sejak tahun 2012, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cirebon melakukan pemblokiran atas permintaan Pemprov Jabar.

Akibatnya, 65 sertifikat milik warga tidak bisa dipindahtangankan, diagunkan, atau diwariskan.

Baca juga: Tipu Pria Garut Hampir Rp.400 Juta, Siska Terancam 4 Tahun Penjara, Ini Modusnya di Instagram

Warga mengaku sudah jenuh.

Ari Sandi Irawan, salah seorang warga menceritakan, bahwa perjalanan memperoleh sertifikat bukan hal mudah.

“Pemprov Jabar itu sudah menerima pemasukan negara dari masyarakat yang mengurus sertifikat sejak dulu."

"Tapi tahun 2012 tiba-tiba ada pemblokiran. Ini jelas mendzolimi kami,” ujar Ari.

Kini, warga menggugat Pemprov Jabar dan Kantor Pertanahan Kota Cirebon ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Baca juga: UPDATE Harga Emas Antam Hari Ini 5 September 2025 di Cirebon dan Kuningan Masih Semahal ini

Jalannya sidang juga sudah mendekati puncaknya, yakni putusan yang akan digelar tanggal 10 September 2025 mendatang. 

Sementara, pada April 2025 lalu, hakim sempat menggelar pemeriksaan setempat di Jalan Ampera.