Baca tanpa iklan
Laporan Kontributor Kuningan Ahmad Ripai
TRIBUNCIREBON.COM,KUNINGAN - Jumlah dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kuningan mendapat apresiasi dan dukungan langsung Badan Pengentasan Kemiskinan RI Budiman Sudjatmiko.
"Alhamdulillah, banyak MBG beroperasi di Kuningan menjadi pilot project daerah lain di Jawa Barat. Namun, secara teknis pengaturan kegiatan MBG tersebut. Pemda masih menunggu regulasi sebagai petunjuk pelaksanaan dan teknisnya dari Mendagri," kata Bupati Kuningan H Dian Rachmat Yanuar saat memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).
Baca juga: Polemik Kasus Proyek PJU "Kuningan Caang" Kasi Intel Kejari Kuningan Brian Kukuh Angkat Bicara
Menunggu regulasi sebagai juklak dan juknis, kata Dian Rachmat Yanuar mengungkap bahwa tidak sedikit permalasahan praktek pembagian produksi MBG menjadi perhatian. "Seperti dari izin bangunan dan lingkungan itu jelas secara aturan ada di daerah. Namun, kita belum bisa bergerak tanpa panduan aturan dari pusat," katanya.
Mengenai aspek kesehatan menjadi hal penting dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena, program ini tidak hanya sebatas menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga harus memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
“Program MBG ini kan tidak hanya soal makanan, tapi juga berpotensi menghasilkan sampah dan limbah. Itu juga harus dikelola dengan baik. Jadi, dari sisi pimpinan daerah, kita menunggu petunjuk teknis (juknis) yang lebih jelas. Kalau juknisnya segera keluar, kita bisa bergerak cepat, karena program ini memang sudah mendesak,” ungkap Bupati lagi.
Baca juga: CERAMAH Khutbah Jumat Besok 22 Agustus 2025: Kepentingan Bangsa Harus Menjadi Prioritas Utama
Menyinggug soal demokrasi ekonomi kaitan dengan MBG yang merupakan program strategis nasional, Bupati Dian menilai keterlibatan pemerintah daerah (pemda) dalam MBG masih terbatas. Hal ini berpotensi membuat pelaksanaan di lapangan tidak berjalan efektif.
“Padahal, tujuan besar dari MBG ini sejalan dengan demokrasi ekonomi. Sebelumnya ada upaya menguatkan UMKM, tapi belum berjalan optimal. Ke depan, saya berharap BUMDes juga dilibatkan. Kami juga mendapat laporan dari SPPI bahwa program ini jangan sampai hanya menguntungkan segelintir pihak yang punya modal besar,” katanya.
Bupati menilai program MBG dapat memberi dampak ganda, tidak hanya pada kesehatan anak-anak, tetapi juga terhadap roda perekonomian rakyat.
Baca juga: BREAKING NEWS- 2 Pelaku Tawuran Konten di Cirebon Kembali Ditangkap, Polisi Masih Buru 6 Orang
“Dampaknya luar biasa, bukan hanya bagi anak-anak Indonesia yang akan mendapat asupan gizi sehat dan cukup, tetapi juga bagi perekonomian masyarakat. Ada perputaran ekonomi di tingkat menengah ke bawah, UMKM juga ikut bergerak,” kata Dian.
Menanggapi persoalan sasaran penerima program yang kerap diperebutkan, Bupati membenarkan bahwa hal itu memang terjadi. Sehingga kadang ada perebutan kuota.
Baca juga: CERAMAH Khutbah Jumat Besok 22 Agustus 2025: Kepentingan Bangsa Harus Menjadi Prioritas Utama
"Nah, baru saja saya diundang khusus bersama lima kabupaten oleh Pak Budiman Sudjatmiko dalam kegiatan aspirasi. Alhamdulillah, Kuningan ikut dalam Republik Project dan sudah menandatangani MoU terkait hilirisasi produk pertanian untuk pengentasan kemiskinan, termasuk pembahasan MBG,” ungkapnya.
Soal pembentukan Satgas khusus, kata Bupati mengklaim akan mengatur distribusi secara adil agar tidak ada lagi rebutan kuota. “Daerah tidak hanya jadi penonton, tetapi ikut menentukan,” tegasnya.