Saat ini, Bawaslu Kota Cirebon masih memiliki dua kendaraan operasional yang merupakan hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon.

Baca juga: Perempuan di Indramayu Panggil Petugas Damkar Untuk Ganti Tabung Gas yang Habis, Langsung Ditolong

Untuk mengatasi keterbatasan kendaraan, Bawaslu Kota Cirebon berencana berkoordinasi dengan Pemkot Cirebon guna memperoleh pinjaman kendaraan tambahan.

Namun, selama belum ada solusi, pegawai yang membutuhkan kendaraan dinas harus menggunakan kendaraan pribadi atau motor dinas yang dimiliki masing-masing komisioner serta sekretariat.

“Selain kendaraan dinas, kebijakan efisiensi juga diterapkan dalam berbagai aspek operasional, seperti pengurangan penggunaan listrik, pengurangan biaya operasional kendaraan, serta penyesuaian kesejahteraan pegawai,” katanya.

Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Devi menegaskan, bahwa Bawaslu Kota Cirebon tetap menjalankan tugasnya secara profesional.

Salah satu program yang tetap berjalan adalah pendidikan politik bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum.

“Kami ingin menanamkan kesadaran politik dan demokrasi sejak dini, agar masyarakat memahami bahwa pemilu bukan sekadar memilih di hari H, tetapi ada rangkaian proses yang harus dikawal."

"Ini juga bertujuan untuk mencegah pelanggaran, termasuk praktik politik transaksional,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas demokrasi, Bawaslu Kota Cirebon juga membuka Laboratorium Demokrasi di kantor mereka.

Masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang pemilu dan demokrasi dapat datang langsung untuk berdiskusi dan memperoleh edukasi terkait sistem pemilu di Indonesia.

Dengan berbagai langkah efisiensi ini, Bawaslu Kota Cirebon berkomitmen untuk tetap menjalankan tugas pengawasan pemilu secara optimal meskipun di tengah keterbatasan anggaran.