"Kalau under pass, kayaknya enggak, karena banjir. Kita ini dekat laut yang memang abrasinya tinggi, air lautnya cukup tinggi," katanya.

Pemberlakuan Gapeka 2025 yang dimulai pada 1 Februari 2025 ini memang membawa sejumlah perubahan signifikan.

Salah satunya adalah meningkatnya jumlah perjalanan kereta api di Daop 3 Cirebon dari 174 perjalanan pada Gapeka 2023 menjadi 178 perjalanan, termasuk penambahan 22 perjalanan kereta api baru.

Sementara itu, jajaran Komisi I DPRD Kota Cirebon juga telah bertolak ke Jakarta untuk membahas persoalan ini dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno menegaskan, pihaknya ingin memastikan adanya solusi konkret untuk mengatasi kemacetan di 11 perlintasan sebidang yang masuk dalam kategori jalan nasional, provinsi, dan kota.

"Salah satu aspirasi yang kami sampaikan adalah mengenai arus lalu lintas di perlintasan sebidang yang kerap menyebabkan kemacetan," ujar Agung, Jumat (31/1/2025).

Komisi I DPRD Kota Cirebon juga berencana mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mencari dukungan pendanaan dan teknis.

"Karena beberapa perlintasan sebidang berada di jalan nasional, kami ingin memastikan ada solusi konkret," ucapnya.

Agung memastikan bahwa DPRD Kota Cirebon akan terus mengawal persoalan ini agar kemacetan akibat peningkatan perjalanan kereta api bisa diminimalisir.

"Kami meminta kerja sama yang baik dari Dirjen Perkeretaapian agar aktivitas kereta api tidak mengganggu lalu lintas warga di ruas-ruas jalan yang dilalui," jelas dia.

Hingga saat ini, solusi yang paling memungkinkan masih dalam tahap diskusi lebih lanjut antara Pemkot Cirebon, Kementerian Perhubungan dan DPRD Kota Cirebon.

Keputusan akhir mengenai pembangunan elevated track atau flyover akan sangat bergantung pada anggaran dan kelayakan teknis yang sedang dikaji.