Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto 

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Peningkatan frekuensi perjalanan kereta api di wilayah Daop 3 Cirebon akibat diberlakukannya Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025 memicu perdebatan soal solusi kemacetan di lintasan sebidang.

Pemerintah Kota Cirebon bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan masih mempertimbangkan opsi terbaik antara pembangunan elevated track atau flyover untuk mengurangi dampak kepadatan lalu lintas.

Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi menyebutkan bahwa dampak peningkatan perjalanan kereta api telah menjadi perhatian serius.

Ia mengungkapkan, bahwa pemerintah daerah telah menggelar pertemuan daring dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas solusi terbaik.

Baca juga: KA Gunungjati Cirebon Comeback Setelah Puluhan Tahun, Ini Alasan Nama Sunan Gunungjati Dipilih

"Ya, soal lalu lintas dampak dari bakal lebih seringnya kereta api lewat seiring dimulainya Gapeka 2025 ini akan didiskusikan kembali antara pemerintah daerah dan Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Kereta Api," ujar Agus saat diwawancarai media di Stasiun Cirebon, Sabtu (1/2/2025).

Menurutnya, kemacetan akibat perjalanan kereta api yang melintas di perlintasan sebidang semakin parah, terutama di kawasan Jalan Kartini.

"Hampir tiap 7 menit sekali kereta api selalu lewat dan kemudian menyebabkan kemacetan."

"Kita bisa melihat dua sisi, satu meningkatkan pertumbuhan, dua memang ada keluhan soal macet, dan ini sudah didiskusikan," ucapnya.

Agus menegaskan, bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan opsi elevated track sebagai solusi utama.

Namun, opsi ini memiliki konsekuensi biaya yang sangat besar karena membutuhkan pembangunan jalur layang sepanjang 7 kilometer.

"Kalau dari sisi pemerintah daerah, ya kita berharap elevated track."

"Tapi tentu konsekuensinya biayanya jauh lebih besar," jelas dia.

Selain elevated track, opsi flyover juga menjadi pertimbangan.

Agus menilai, bahwa pembangunan under pass kurang cocok diterapkan di Kota Cirebon karena faktor geografis yang dekat dengan laut, sehingga berisiko terhadap banjir dan abrasi.

"Kalau under pass, kayaknya enggak, karena banjir. Kita ini dekat laut yang memang abrasinya tinggi, air lautnya cukup tinggi," katanya.

Pemberlakuan Gapeka 2025 yang dimulai pada 1 Februari 2025 ini memang membawa sejumlah perubahan signifikan.

Salah satunya adalah meningkatnya jumlah perjalanan kereta api di Daop 3 Cirebon dari 174 perjalanan pada Gapeka 2023 menjadi 178 perjalanan, termasuk penambahan 22 perjalanan kereta api baru.

Sementara itu, jajaran Komisi I DPRD Kota Cirebon juga telah bertolak ke Jakarta untuk membahas persoalan ini dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno menegaskan, pihaknya ingin memastikan adanya solusi konkret untuk mengatasi kemacetan di 11 perlintasan sebidang yang masuk dalam kategori jalan nasional, provinsi, dan kota.

"Salah satu aspirasi yang kami sampaikan adalah mengenai arus lalu lintas di perlintasan sebidang yang kerap menyebabkan kemacetan," ujar Agung, Jumat (31/1/2025).

Komisi I DPRD Kota Cirebon juga berencana mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mencari dukungan pendanaan dan teknis.

"Karena beberapa perlintasan sebidang berada di jalan nasional, kami ingin memastikan ada solusi konkret," ucapnya.

Agung memastikan bahwa DPRD Kota Cirebon akan terus mengawal persoalan ini agar kemacetan akibat peningkatan perjalanan kereta api bisa diminimalisir.

"Kami meminta kerja sama yang baik dari Dirjen Perkeretaapian agar aktivitas kereta api tidak mengganggu lalu lintas warga di ruas-ruas jalan yang dilalui," jelas dia.

Hingga saat ini, solusi yang paling memungkinkan masih dalam tahap diskusi lebih lanjut antara Pemkot Cirebon, Kementerian Perhubungan dan DPRD Kota Cirebon.

Keputusan akhir mengenai pembangunan elevated track atau flyover akan sangat bergantung pada anggaran dan kelayakan teknis yang sedang dikaji.