Laporan Kontributor Kuningan Ahmad Ripai 

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan disambangi puluhan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Senin (3/11/2024).

Massa mengajukan tuntutan serius agar para komisioner KPU Kuningan segera mengundurkan diri.

"Kami ingin Komisioner mundur dari jabatan sekarang, dengan alasan krisis integritas, moral, dan etika yang dinilai memengaruhi kredibilitas lembaga tersebut," kata Renis Amrullah yang juga Ketua IMM Kuningan. 

Dalam aksi yang digelar di halaman kantor KPU ini, IMM menyoroti sejumlah persoalan terkait etika dan integritas yang dianggap telah hilang dari tubuh KPU Kuningan.

"Kami dari IMM menegaskan bahwa hilangnya integritas KPU berpotensi merusak kepercayaan publik dan menurunkan partisipasi pemilih di Pilkada mendatang," ujarnya. 

Selain itu, IMM menilai bahwa krisis moral di tubuh KPU Kuningan sangat serius dan berdampak langsung pada proses demokrasi di Kabupaten Kuningan.

"Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah kurangnya transparansi dalam proses seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang bahkan memicu tindakan tidak etis, termasuk dugaan pelecehan seksual yang dianggap melanggar norma dan etika.

“Kami melihat adanya krisis etika yang menyebabkan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oknum PPK Ini adalah isu serius yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Hal ini akan menghancurkan kredibilitas demokrasi kita di Kuningan,” katanya.

Renis mengungkap IMM juga mengingatkan bahwa rendahnya integritas dan moral di KPU dapat memicu konflik sosial di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa dirugikan oleh kurangnya transparansi dalam proses pemilihan.

“Jika pemilihan umum tidak transparan dan tidak dijalankan dengan integritas yang tinggi, ini akan menimbulkan ketidakpuasan publik dan bahkan bisa memicu konflik di masyarakat,” katanya.

Mahasiswa IMM menuntut agar para komisioner KPU Kuningan segera mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral demi menjaga kredibilitas lembaga dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Menurut IMM, jika krisis ini diabaikan, dikhawatirkan akan membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan yang lebih besar.

“Kami minta para komisioner untuk mengambil tanggung jawab dan mundur dari jabatannya,” katanya.

Sementara, Ketua KPU Kuningan, Asep Budi Hartono yang hadir menemui massa aksi menjawab, bahwa dugaan kasus yang menimpa oknum PPK ini sudah dilakukan proses hukum sesuai aturan.