Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Pemkab bakal menggelar program Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Majalengka.

Bupati Majalengka, Karna Sobahi, mengatakan, rencananya program PKT di 330 desa dan 13 kelurahan tersebut dimulai secara serentak dalam waktu dekat.

Menurut dia, anggaran untuk program PKT yang disiapkan Pemkab Majalengka mencapai Rp 68 miliar, dan setiap desa serta kelurahan di Kabupaten Majalengka mendapatkan kira-kira Rp 200-an juta.

Baca juga: Bupati Majalengka Dukung Masa Jabatan Kepala Desa Ditambah Jadi 9 Tahun: Lebih Efisien

"Dalam PKT ini, masyarakat yang bekerja, lalu mendapatkan upah, dan output-nya pembangunan di Majalengka semakin maju," ujar Karna Sobahi saat ditemui di Pendopo Gedung Negara, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan/Kabupaten Majalengka, Jumat (11/8/2023).

Ia mengatakan, PKT juga menjadi program pertama bagi 64 kepala desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2023 di Kabupaten Majalengka belum lama ini.

Terlebih, puluhan kepala desa tersebut juga telah dilantik beberapa waktu lalu, sehingga diharapkan dapat melaksanakan program PKT di desanya masing-masing sebaik mungkin.

Saat ini, pihaknya pun telah meminta dinas terkait untuk membuat kajian dahulu sebelum program PKT dilaksanakan di ratusan desa dan kelurahan se-Kabupaten Majalengka.

"Kajian ini penting, karena program ini lokusnya adalah pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat harus bekerja, mendapat upah, dan hasilnya maksimal," kata Karna Sobahi.

Baca juga: Bupati Majalengka Setuju Soal Rencana Masa Jabatan Kepala Desa Ditambah Jadi 9 Tahun

Ia menyampaikan, PKT di Kabupaten Majalengka itu pun merupakan implementasi program pembangunan dari desa yang dicanangkan Presiden RI, Joko Widodo.

Karenanya, Bupati Karna meminta pemerintah desa dan kelurahan untuk merancang dahulu program yang akan dilaksanakan di wilayahnya masing-masing.

"Program PKT ini menjadi itikad baik dari Pemkab Majalengka untuk memulai pembangunan dari desa atau hilir yang berbasis dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," ujar Karna Sobahi.