7 Seruan Tegas PBT Papua: Tolak Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru hingga Eksploitasi di Papua

TRIBUNCIREBON.COM- Aktivis kemanusiaan, Yulvin Mote, secara tegas menolak rencana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Papua Tengah.

Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan pengiriman pasukan militer ke Papua dan mengakhiri pendekatan politik yang dianggap tidak manusiawi terhadap masyarakat adat.

Dalam pernyataan resminya di Paniai, Yulvin menyatakan bahwa pendekatan bersenjata serta kepentingan elite politik tidak menyelesaikan persoalan, justru memperparah penderitaan warga Papua.

"Sebagai aktivis perdamaian, masyarakat Papua telah lama menjadi korban ketidakadilan dan kekerasan sistemik," tegasnya.

Ia menyoroti bahwa setiap kali rakyat Papua memohon kehadiran negara dalam penyelesaian konflik, suara mereka diabaikan demi kepentingan ekonomi para pemilik modal dan pejabat elit.

Bahkan permintaan kunjungan dari pelapor khusus PBB terkait situasi Papua tidak pernah digubris oleh pemerintah, menunjukkan tertutupnya ruang dialog damai.

Baca juga: 7 Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat Jadi Daerah Otonomi Baru, Terancam Kehilangan 53.000 Jiwa

Aktivis Kemanusiaan sekaligus Ketua Partai Bintang Timur ini mengatakan, keberadaan militer dan kepentingan ekonomi elite di Papua menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, serta luka sosial yang mendalam.

Karena itu, mereka menyerukan agar seluruh operasi militer dan investasi eksploitatif di wilayah Papua segera dihentikan.

Yulvin juga mengingatkan kembali beberapa tragedi kemanusiaan di Papua seperti peristiwa Paniai Berdarah, Biak Berdarah, Abepura Berdarah, dan Wamena Berdarah yang hingga kini belum ditangani secara transparan dan sesuai standar HAM internasional.

Penolakan Terhadap Militerisasi dan Proyek Ekonomi Elite

Partai Bintang Timur mengecam keras pendropan pasukan organik maupun non-organik dari pusat yang hanya memperburuk situasi dan memaksa warga sipil mengungsi ke hutan. Mereka meminta negara membuka ruang demokratis agar rakyat Papua bisa menyuarakan hak politiknya secara bermartabat.

Yulvin, alumni sekolah penerbangan di Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa dirinya sempat dicekal pemerintah karena sikap politiknya. Namun ia menegaskan bahwa perjuangan rakyat Papua tidak ditujukan untuk melawan Indonesia, melainkan menuntut keadilan dan penghormatan atas kemanusiaan.

 Baca juga: Ada 6 Usulan Pemekaran Daerah Istimewa dan 5 Pemekaran Otonomi Khusus, Ini Daftar Lengkapnya

Partai Bintang Timur mengusung ideologi “Negara Bersambung” pendekatan politik damai yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi, dan budaya sebagai dasar perjuangan.

 Mereka menolak kekerasan dan memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri secara terhormat.