Bansos dari Pemerintah

Kades di Majalengka Protes Data Penerima Bansos Tak Sesuai, Tolak Penyaluran Bantuan Beras

Kepala Desa Sumber Kulon, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka memprotes keras ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial

TribunCirebon.com/ Adim Mubaroq
Kades di Majalengka Protes Data Penerima Bansos Tak Sesuai, Tolak Penyaluran Bantuan Beras 

Laporan Kontributor Adim Mubaroq 


TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Kepala Desa Sumber Kulon, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka memprotes keras ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial (bansos) beras yang disalurkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Perum Bulog.

Dalam protes tersebut, Kepala Desa Kibagus Wardilah menolak penyaluran bansos beras medium sebanyak 20 kilogram per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama dua bulan. 

Ia menyebut, data yang digunakan tidak valid karena banyak penerima yang sudah meninggal dunia atau tidak lagi tergolong warga kurang mampu.

Baca juga: ALHAMDULILLAH, Pemerintah Salurkan Bansos Beras 20 Kg untuk Periode Juni–Juli 2025, Ini Tanggalnya


“Data yang diberikan tidak tepat sasaran. Banyak warga yang sudah meninggal masih tercantum sebagai penerima, bahkan ada yang sudah mampu tapi tetap dapat bantuan. Ini tidak adil bagi warga yang benar-benar membutuhkan,” ujar Kibagus Wardilah di kantornya, Selasa (22/7/2025). 

Menindaklanjuti temuan itu, ia telah mengirimkan surat resmi kepada Dinas Sosial melalui Bulog. Dalam surat tersebut, pemerintah desa meminta agar data 241 KPM diganti dan disesuaikan dengan data valid milik desa, yang telah diverifikasi langsung di lapangan.

Meski Desa Sumber Kulon menolak, penyaluran bantuan pangan beras tetap berlangsung di 14 desa lain dari total 15 desa di wilayah Kecamatan Jatitujuh, dengan titik distribusi di kantor desa masing-masing.

Baca juga: SISWA SMA FULL SENYUM, Begini Cara Cek dan Mencairkan Dana Bansos PIP Rp900.000, Cair Minggu Ini


Kibagus Wardilah berharap ke depan, proses pendataan KPM untuk program bansos dapat melibatkan pemerintah desa agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat.

“Kami tidak menolak bantuannya, tapi menolak datanya yang tidak sesuai. Kami hanya ingin bantuan ini benar-benar sampai ke warga yang berhak. Kalau data sudah benar, kami siap menyalurkan,” tegas Kibagus Wardilah.
 

 


 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved