Anggota DPR RI Minta Kemensos Tak Gegabah Cabut Bansos Penerima yang Diduga Terlibat Judi Online

Laporan Kontributor Adim Mubaroq

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Anggota Komisi VIII DPR RI, KH. Maman Imanul Haq, meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk tidak gegabah dalam mencabut bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang diduga terlibat dalam praktik judi online.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos yang tercatat aktif berjudi online sepanjang 2024, dengan total transaksi mencapai Rp 957 miliar.

“Penting untuk tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan asas praduga tak bersalah. Jangan sampai orang yang tidak bersalah justru menjadi korban,” ujar Kiai Maman, yang juga pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi, Majalengka, Minggu (13/7/2025).

Baca juga: ALHAMDULILLAH, Bansos Kemensos Bulan Juni 2025 Cair, Segera Cek Namamu Termasuk atau Tidak

Politisi PKB asal Jawa Barat ini menilai, perlu kehati-hatian dalam mengaitkan data NIK dengan aktivitas judi online, mengingat potensi penyalahgunaan identitas oleh pihak tidak bertanggung jawab.

“Jika terbukti bahwa NIK mereka disalahgunakan, aparat penegak hukum harus bergerak cepat dan menangkap pelaku penyalahgunaan tersebut,” tegasnya.

Kiai Maman juga mendorong Kemensos segera berkoordinasi dengan PPATK dan Kepolisian guna memastikan keabsahan data.

 Ia menyebut, bansos memang layak dicabut apabila terbukti digunakan untuk membiayai aktivitas destruktif, namun langkah tersebut harus melalui proses investigasi yang transparan.

Baca juga: Cara Cek NIK Penerima Bantuan Sosial, Ada 12 Paket Bansos yang Cair 5 Juni 2025 Mendatang

“Jika benar mereka terlibat praktik judi online, tentu bansos harus dihentikan. Tapi semua itu harus melalui investigasi yang adil,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut kasus ini sebagai momentum penting untuk mereformasi sistem distribusi bansos serta memperkuat perlindungan data pribadi.

“Pemerintah harus membangun sistem pengawasan berbasis teknologi yang menjamin keamanan data. Ini bagian dari melindungi masyarakat dari kejahatan digital,” pungkasnya.