Anak Buah Prabowo di Kuningan Minta Pemkab Kerja Nyata, Politisi Gerindra Beri Penjelasan

Laporan Kontributor Kuningan Ahmad Ripai 

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kuningan meminta pemerintah daerah Kuningan melaksanakan kerja nyata di lingkungan masyarakat.

Hal itu terkemuka saat politisi Gerindra membacakan pandangan umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahun Anggaran 2024, Kamis (26/5/2026). 

Juru Bicara Fraksi, Nurcholis Mauludin Syah, menyebut sejumlah persoalan mendasar yang dinilai berdampak langsung terhadap kondisi fiskal dan kesejahteraan masyarakat.

"Salah satu sorotan utama adalah proyek Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS) yang hingga kini dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan alias mangkrak,” ujar Nurcholis. 

Selain itu, kata Nurcholis, atas hasil pemeriksaan BPK RI ada 20 temuan dalam laporan keuangan Pemkab Kuningan 2024.

"Temuan paling krusial berkaitan dengan penganggaran yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah secara terukur."

"Ini sangat riskan bagi proses penganggaran ke depan, apalagi kita akan menghadapi perubahan APBD 2025 dan perencanaan APBD 2026. Apa langkah antisipatif dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar kesalahan serupa tidak terulang,” katanya.

Selain itu, Gerindra juga menyinggung lambatnya tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK RI atas berbagai temuan.

Meskipun Pemkab Kuningan masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Namun masyarakat menurutnya bisa jadi tidak sebijak itu dalam menerima kondisi ini. Fraksi Gerindra meminta penjelasan sejauh mana progres tindak lanjut atas temuan BPK," katanya.

Dalam sektor lingkungan, Fraksi Gerindra mencatat bahwa predikat Kuningan sebagai kabupaten konservasi belum sebanding dengan realita di lapangan.

Persoalan seperti polusi plastik, pengelolaan sampah yang belum optimal, pencemaran limbah, kotoran hewan (kohe), hingga erosi dan longsor, masih kerap terjadi 

"Pemkab harus lebih sigap dan berpihak pada solusi nyata, bukan sekadar retorika. Ini momentum pembuktian. Di sisi mana pemda akan berdiri, dan seperti apa tindakan konkret yang akan diambil,”ujarnya.

Menyinggung tingginya angka kemiskinan, pengangguran terbuka, ketimpangan sosial ekonomi, serta daya beli masyarakat yang melemah.