Setor Pajak Cuma Rp 7 Juta, Tambang Gunung Kuda Cirebon Dinilai Tak Seimbang, Kini Ditutup

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menilai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aktivitas tambang galian C di kawasan Gunung Kuda sangat tidak sebanding dengan potensi ekonomi yang ada.

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon, Sudiharjo menyebut, setoran pajak yang masuk hanya sekitar Rp 6 juta hingga Rp 7 juta per bulan.

"Kalau setoran PAD dari pengelolaan tambang yang dilakukan oleh salah satu koperasi pesantren di Gunung Kuda, hanya berkisar Rp 6 juta hingga Rp 7 juta per bulan."

Baca juga: Rekap 6 Negara Asia yang Lolos Otomatis ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Masih Berjuang?

"Itu berdasarkan perhitungan ritase kendaraan pengangkut material," ujar Sudiharjo saat dikonfirmasi media, Rabu (11/6/2025). 

Menurutnya, perhitungan pajak dilakukan dengan mengacu pada jumlah truk yang keluar dari kawasan tambang.

Namun, pihaknya menghadapi tantangan dalam pengawasan akurat di lapangan.

"Kami hanya bisa memungut berdasarkan laporan ritase dari pengelola."

Baca juga: Bursa Transfer Madura United, Mantan Pelatih Persebaya Tangani Laskar Sape Kerrab di Liga 1

"Soal keakuratan, itu menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan pengawasan," ucapnya.

Ia menilai, angka setoran sebesar itu tidak sebanding dengan perputaran ekonomi yang tampak dari aktivitas tambang di kawasan Gunung Kuda.

"Dari perputaran ekonomi yang tampak di sana, angka Rp 7 juta per bulan itu sangat tidak sebanding."

"Potensinya jauh lebih besar dari itu. Kawasan tambang Gunung Kuda seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan signifikan bagi daerah jika aktivitasnya dikelola secara transparan dan profesional," jelas dia.

Baca juga: Rekap 6 Negara Asia yang Lolos Otomatis ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Masih Berjuang?

Sudiharjo juga mengungkapkan, bahwa pembayaran terakhir dari pihak pengelola tambang tercatat hingga April 2025.

Namun aktivitas pengangkutan material masih terus berlangsung hingga terjadinya insiden longsor beberapa waktu lalu.

Pemerintah daerah kini tengah mengevaluasi ulang skema pungutan pajak dan tata kelola pertambangan rakyat di kawasan tersebut.

"Kami tentu akan menindaklanjuti persoalan ini, terutama menyangkut keadilan bagi daerah dalam memperoleh hak dari potensi sumber daya yang ada," katanya.

Sebelumnya, lokasi penambangan batu gunung kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon merenggut puluhan pekerja akibat peristiwa longsor. 

Baca juga: Rekap 6 Negara Asia yang Lolos Otomatis ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Masih Berjuang?

Pemkab Cirebon pun telah resmi menghentikan proses pencarian korban longsor di Gunung Kuda setelah tujuh hari pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan.

Bupati Cirebon, Imron, menyatakan bahwa keputusan itu diambil demi keselamatan petugas karena kondisi lereng yang masih labil.

"Hingga saat ini, masih ada empat korban yang belum ditemukan. Tapi pihak keluarga sudah mengikhlaskan," ujar Imron dalam konferensi pers, Kamis (6/6/2025).

Selain menghentikan pencarian, Pemkab juga menutup sementara area tambang untuk mencegah adanya pencarian mandiri yang membahayakan keselamatan.

Baca juga: Siap Jadi Momok Liga 1, Persebaya Surabaya Promosikan Bibit Muda Gacor ke Tim Senior, Siapa Saja?

“Tadi juga disampaikan oleh kepolisian dan TNI untuk membuat portal dan police line di akses masuk area tambang,” kata Imron.

Tragedi longsor di tambang Gunung Kuda diketahui telah menewaskan sedikitnya 21 orang, sementara empat lainnya masih dinyatakan hilang.

Pemkab kini sedang mengevaluasi masa depan para pekerja tambang rakyat agar bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih aman.

“Banyak warga yang menggantungkan hidup sebagai pekerja tambang. Ini yang sedang kita pikirkan, agar mereka bisa bekerja di sektor lain yang lebih selamat,” ujarnya.