DPRD Kota Cirebon

Kereta Makin Sering Lewat Kota Cirebon, DPRD ke Jakarta Cari Solusi Atasi Kemacetan

Komisi I DPRD Kota Cirebon datang ke Jakarta untuk bertemu sejumlah pihak membicarakan kemacetan imbas perlintasan sebidang.

Penulis: Eki Yulianto | Editor: taufik ismail
Humas DPRD Kota Cirebon
CARI SOLUSI MACET - Komisi I DPRD Kota Cirebon yang bertolak ke Jakarta dan bertemu dengan Direktur Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hengki Angkasawan, Jumat (31/12025). Pertemuan digelar untuk mencari solusi atas kemacetan yang terjadi di sejumlah perlintasan sebidang di Kota Cirebon. 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto 

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Jajaran Komisi I DPRD Kota Cirebon bertolak ke Jakarta untuk mencari solusi atas kemacetan yang terjadi di sejumlah perlintasan sebidang di Kota Cirebon.

Kemacetan ini diduga semakin parah akibat meningkatnya intensitas perjalanan kereta api, terutama menjelang penerapan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025 oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada 1 Februari 2025.

Dalam agenda tersebut, rombongan Komisi I DPRD Kota Cirebon menemui Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan berdiskusi langsung dengan Direktur Sarana dan Prasarana, Hengki Angkasawan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno mengungkapkan, bahwa terdapat 11 perlintasan sebidang di Kota Cirebon yang masuk dalam kategori jalan nasional, provinsi dan kota.

“Salah satu aspirasi yang kami sampaikan adalah mengenai arus lalu lintas di perlintasan sebidang yang kerap menyebabkan kemacetan,” ujar Agung, Jumat (31/1/2025).

Menurutnya, peningkatan jumlah perjalanan kereta api akibat penerapan Gapeka 2025 dapat memperparah kemacetan jika tidak ada solusi yang diterapkan. 

Oleh karena itu, Komisi I DPRD Kota Cirebon meminta agar Dirjen Perkeretaapian mengkaji dampak ini dan mengambil langkah konkret.

Selain menemui Dirjen Perkeretaapian, Komisi I DPRD Kota Cirebon juga berencana mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Karena beberapa perlintasan sebidang berada di jalan nasional, kami ingin memastikan ada solusi konkret,” ucapnya.

Agung menegaskan, bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini agar kemacetan akibat frekuensi perjalanan kereta api yang meningkat bisa diminimalisasi.

“Kami meminta kerja sama yang baik dari Dirjen Perkeretaapian agar aktivitas kereta api tidak mengganggu lalu lintas warga di ruas-ruas jalan yang dilalui,” ujar dia.

Lebih lanjut, Agung berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, dapat segera mengkaji dan mengeksekusi solusi, baik melalui pembangunan underpass maupun flyover di titik-titik rawan kemacetan.

Baca juga: Kinerja DKPPP Diapresiasi Komisi II DPRD Kota Cirebon, Retribusi Lampaui Target 100 Persen

Sumber: Tribun Cirebon
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved