Kuota Universal Health Coverage Habis, DPRD Kabupaten Cirebon Soroti Tranparansi DTKS
DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Penulis: Eki Yulianto | Editor: Mutiara Suci Erlanti
"Ini menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam sistem pendataan kita," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perbaikan dalam sistem pendataan, terutama melalui revisi DTKS, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Daerah.
"Kita tidak bisa membiarkan masalah ini terus berlarut-larut."
"Kesehatan adalah hak asasi manusia yang tidak bisa ditunda," ucap Cakra.
Cakra menambahkan bahwa ketidakakuratan dalam pendataan adalah salah satu akar permasalahan yang harus segera diperbaiki untuk memastikan bantuan kesehatan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Berita Terkait
Baca Juga
DPRD Kabupaten Cirebon Dorong Solusi Untuk Masalah BPJS di Kabupaten Cirebon |
![]() |
---|
Trusmi Bukan Hanya Soal Wisata, DPRD Kabupaten Cirebon: Ada Perajin Batik yang Bisa Punah |
![]() |
---|
Serapan Dana Desa Jeblok, DPRD Kabupaten Cirebon Sentil DPMPD: Gagal Antisipasi! |
![]() |
---|
20 Tahun Jalan Penghubung Antar Desa di Astanajapura Cirebon Rusak, Akhirnya Dilirik Dewan |
![]() |
---|
DPRD Sentil Rp 2 Miliar Pengembangan ASN Kabupaten Cirebon: Output-nya Mana? |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.