Kuota Universal Health Coverage Habis, DPRD Kabupaten Cirebon Soroti Tranparansi DTKS

DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Mutiara Suci Erlanti
Tribunnews.com
Iuran BPJS Kesehatan 


"Ini menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam sistem pendataan kita," ujarnya.


Ia menegaskan bahwa perbaikan dalam sistem pendataan, terutama melalui revisi DTKS, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Daerah.


"Kita tidak bisa membiarkan masalah ini terus berlarut-larut."


"Kesehatan adalah hak asasi manusia yang tidak bisa ditunda," ucap Cakra.


Cakra menambahkan bahwa ketidakakuratan dalam pendataan adalah salah satu akar permasalahan yang harus segera diperbaiki untuk memastikan bantuan kesehatan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

 

Sumber: Tribun Cirebon
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved