Daerah Otonomi Baru di Jabar

7 Daerah Otonomi Baru di Jabar Bangkitkan Pembangunan Daerah? Begini Kata Pengamat Ekonomi 

Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi menilai jika pemekaran daerah atau Daerah Otonomi Baru (DOB)

Dok.Tribun Jabar
Gedung Sate, Kantor Gubernur Jabar. 7 Daerah Otonomi Baru di Jabar Bangkitkan Pembangunan Daerah? Begini Kata Pengamat Ekonomi  

Laporan Wartawan TribunCirebon.com, Nappisah 

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi menilai jika pemekaran daerah atau Daerah Otonomi Baru (DOB) bisa segera dilakukan di Jawa Barat. 

Mengingat Jawa Barat terakhir kali di mekarkan pada 17 November 2012 dengan melahirkan Kabupaten Pangandaran.

Acuviarta menuturkan, Jabar sebagai provinsi dengan luas wilayah terbesar kedua dan Populasi penduduk terpadat kesatu di Pulau Jawa. 

“Sehingga memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk segera dimekarkan. Terlebih DOB yang dilakukan di Jawa Barat akan memberikan banyak manfaat tidak hanya untuk pemerintah namun juga masyarakat,” ujarnya, Jumat (10/5).

Baca juga: TERJANG 1.768.183,54 m2 Lahan Tanah, 3 Kecamatan di Kabupaten Nganjuk Tersapu Tol Kertosono-Kediri

Dikatakannya, bila dibandingkan dengan Jawa Timur, dimana Kota/Kabupatennya lebih banyak di bandingkan Jawa Barat, berdampak terhadap nilai bagi hasil. 

Sebab, lebih banyak Kota/Kabupatennya maka semakin besar pendapatannya.

“Nah pendapatan yang semakin banyak ini bisa di manfaatkan untuk membangun daerah daerah dengan lebih merata dan cepat,” katanya. 

Baca juga: GUSUR 3 Wilayah di Jatim, 7 Kecamatan di Kabupaten Tulungagung Tersapu Jalan Tol Agungblijen

DOB akan berdampak kepada koordinasi yang   lebih pendek, sehingga upaya menggali potensi pembangunan bisa lebih optimal pada wilayah-wilayah yang memiliki luas daerah yang sangat besar. 

“Diharapkan percepatan pembangunan bisa lebih cepat, tidak seperti saat ini dengan keterbatasan APBD menyebabkan lambatnya proses pembangunan,” jelasnya.

Meski membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk DOB dikatakan Acu, hal tersebut akan sesuai dengan apa yang di dapatkan oleh pemerintah jika memekarkan sebuah daerah hanya saja ada sejumlah catatan yang harus di perhatikan pemerintah, ketika memekarkan daerah tersebut.

Baca juga: TABRAK 269,3 Hektar Tanah, 5 Kecamatan di Kabupaten Blitar Tersapu Mega Proyek Sepanjang 32 Km

“Jumlah komposisi ASN harus efisien sehingga anggaran daerah tidak banyak tergerus untuk belanja pegawai, partisi publik yang lebih besar untuk memenuhi pencapaian. Salah satu yang perlu di perhatikan agar DOB yang dilakukan nanti berdampak baik untuk masyarakat, dengan pembangunan yang semakin cepat,” ungkapnya.

Lebih lanjut di jelaskan Acu, setidaknya tujuh Kota Kabupaten yang ada saat ini perlu di mekarkan, untuk mempercepat pembangunan yang masih terbilang sangat lambat saat ini.

“Seperti Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Indramayu, adapun kota penyangga yang perlu di mekarkan yakni Kabupaten Bogor,” ucapnya.

Baca juga: GUSUR 3 Wilayah di Jatim, 7 Kecamatan di Kabupaten Tulungagung Tersapu Jalan Tol Agungblijen

Jika DOB ini bisa segera di realisasikan, dia optimis, pembangunan di Jawa Barat akan semakin cepat dan berdampak positif untuk ekonomi masyarakatnya.

“Kalau ini bisa dilakukan saya yakin pembangunan akan lebih cepat dan merata tidak seperti sekarang yang bisa dibilang cukup lambat terlebih di daerah daerah yang memiliki luas wilayah sangat besar,” ujar Acu. (*) 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved